Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Dalam ketentuan terbaru, upah sektoral di sejumlah wilayah mengalami penyesuaian, dengan nominal tertinggi mencapai Rp6,05 juta untuk Kota Bekasi.

Revisi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 pada 11 November 2026. Melalui keputusan itu, Dedi mencabut aturan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK Kabupaten/Kota Tahun 2026.

"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal pertama dalam Kepgub seperti dilihat detikJabar, Jumat (13/11/2026).

Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Keempat putusan tersebut tercantum dalam konsiderans keputusan, masing-masing Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT.

Pemprov Jabar menyebut revisi dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan sekaligus memastikan perlindungan pekerja. Penyesuaian juga diarahkan untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha dengan mempertimbangkan karakteristik setiap sektor.

Dalam keputusan terbaru, besaran UMSK ditetapkan untuk sejumlah sektor usaha di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kota Bekasi menjadi wilayah dengan nominal tertinggi, yakni Rp6.052.861.

Besaran tersebut berlaku untuk sejumlah sektor industri, di antaranya makanan berbahan cokelat dan kembang gula, makaroni dan mi, makanan olahan, ransum makanan hewan, pencetakan umum, penggilingan baja, ekstrusi logam bukan besi, hingga kabel listrik dan elektronik.

Selain itu, Kota Bekasi juga menetapkan UMSK sebesar Rp6.037.878 dan Rp6.022.896 untuk kelompok sektor lainnya.

Di Kabupaten Bekasi, UMSK tertinggi mencapai Rp5.981.990. Ketentuan ini mencakup sejumlah sektor, seperti industri kendaraan bermotor, komputer dan perlengkapannya, mesin, suku cadang kendaraan, komponen sepeda motor, serta beberapa sektor perdagangan.

Sementara itu, Kabupaten Karawang menetapkan UMSK tertinggi sebesar Rp5.910.370. Besaran tersebut berlaku antara lain untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sepeda motor, minyak pelumas, ban, suku cadang kendaraan, serta sejumlah industri logam dan manufaktur.

Kabupaten Purwakarta juga menetapkan UMSK dengan nominal relatif tinggi. Untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, besarannya mencapai Rp5.957.247. Adapun industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih ditetapkan sebesar Rp5.571.376.

Di Kota Depok, UMSK tertinggi mencapai Rp5.620.945. Sejumlah sektor yang tercakup di antaranya industri plastik, komponen elektronik, perdagangan eceran skala besar dan nasional, hotel bintang tiga ke atas, farmasi, mesin, hingga industri kimia.

Adapun di Kota Bandung, UMSK ditetapkan sebesar Rp4.760.047 untuk 64 jenis kegiatan usaha. Sektor yang masuk dalam ketentuan tersebut meliputi industri farmasi, produk logam, komponen elektronik, komputer, telekomunikasi, alat ukur, peralatan medis, pembangkitan tenaga listrik, distribusi gas, hingga aktivitas broker dan agen penjualan tenaga listrik dan gas.

Besaran UMSK di sejumlah daerah lainnya berada di bawah angka tersebut. Kabupaten Garut, misalnya, menetapkan UMSK Rp2.636.507 untuk sektor industri sepatu olahraga.

Kabupaten Majalengka menetapkan UMSK mulai Rp2.769.316 hingga Rp2.777.102 untuk berbagai sektor. Cakupannya antara lain industri elektronik, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, serta barang dari semen dan kapur.

Sementara Kabupaten Cirebon menetapkan UMSK sebesar Rp2.894.402 untuk sejumlah sektor, termasuk industri roti dan kue, rokok, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perdagangan ritel, jasa pembayaran, industri ban, serta kabel listrik dan elektronik.

Di Kabupaten Cianjur, UMSK ditetapkan sebesar Rp3.361.351 untuk industri alas kaki. Adapun sektor industri air minum dalam kemasan mendapatkan besaran UMSK Rp4.033.800.

Perusahaan Bisa Lakukan Perundingan Bipartit

Keputusan terbaru tersebut juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan pembayaran UMSK. Perusahaan dalam kondisi tersebut dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau buruh, termasuk dengan serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan masing-masing.

"Dalam hal perusahaan belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan," jelas Kepgub itu.

"Hasil dari perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat," tutup Kepgub tersebut.