.webp)
Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2026 kepada 263 ustaz yang mengajar di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp 6,3 miliar.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan pemberian tunjangan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi ustaz dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.
"Direktorat Jenderal Pesantren memahami sepenuhnya bahwa TPG bagi ustaz ini masih kecil. Kami terus berupaya tahun depan jumlah ustaz penerima TPG ini akan bertambah," ujar Basnang dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah pada Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap penyaluran TPG dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ustaz sekaligus menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengabdian di lingkungan pesantren.
Basnang mengungkapkan, selama ini para ustaz di SPM dan PDF menjalankan tugas mengajar dengan penuh keikhlasan. Namun, bisyarah atau pendapatan yang mereka terima masih terbatas karena bergantung pada kemampuan finansial yayasan maupun pesantren tempat mereka mengabdi.
"Mereka adalah pendidik moral bangsa yang mengabdi demi kemuliaan agama Islam. Kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pesantren dan memperbaiki kesejahteraan para ustaznya," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal, Mastuki, menyebut jumlah penerima TPG tahun ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan ustaz menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan pesantren.
Dia menjelaskan, penyaluran TPG tahun ini dilakukan setiap triwulan atau sebanyak empat kali dalam setahun. Jumlah penerima pada setiap tahap pencairan relatif stabil, meskipun terdapat sejumlah perubahan data akibat penerima yang pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi.
"Penetapan 263 ustaz penerima TPG tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pesantren. Para penerima tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah daerah di Sumatera dan Sulawesi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mastuki menjelaskan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ustaz di SPM dan PDF perlu terus ditingkatkan. Sebab, kedua satuan pendidikan tersebut memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan madrasah maupun sekolah pada umumnya.
Pada Satuan Pendidikan Muadalah, khususnya Salafiyah, serta Pendidikan Diniyah Formal, pembelajaran menggabungkan tradisi keilmuan Islam berbasis kitab kuning dengan sistem pendidikan formal.
Sementara itu, Muadalah Muallimin memiliki pendekatan yang sedikit berbeda karena memadukan materi keislaman dengan pengetahuan umum.
"Memang ada sedikit beda dengan Muadalah Muallimin yang menekankan pada tema keilmuan Islam yang dipadukan dengan pengetahuan umum. Sekalipun demikian, kesamaannya adalah kualitas ustadz menjadi faktor penting untuk memastikan santri memperoleh pendidikan yang bermutu, baik dalam penguasaan ilmu keagamaan maupun mata pelajaran umum," jelasnya.
