.webp)
Sebanyak 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polri mengumumkan bahwa 4 di antaranya merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa sejak beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mendapati dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Penetapan 20 korporasi ini menambah daftar panjang tersangka karhutla selain pihak perorangan.
"Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada juga korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini," jelas Komjen Asep di Polda Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026), dikutip detikNews.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, kata Asep, Polri tengah menangani 104 laporan polisi (LP) terkait karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Luas lahan yang terbakar mencapai 29 ribu hektare.
"Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektar, dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan tapi 20 tersangka korporasi," tegasnya.
Sebanyak 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka, dengan rincian 16 korporasi dalam negeri dan 4 korporasi PMA atau investor asing. Investor asing itu berasal dari Singapura, Malaysia, hingga Korea Selatan.
"Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 4 korporasi yang merupakan PMA (penanaman modal asing) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Korporasi tersebut adalah PT HKI, PT RKA, PT API dan PT AI," ungkapnya.
Asep juga membeberkan modus operandi para tersangka hingga menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan menimbulkan kabut asap.
"Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain: baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan," jelas Asep.
Menurut Asep, proses penyidikan terkait karhutla masih terus berlangsung sehingga tak menutup kemungkinan jumlah tersangka korporasi dalam perkara ini masih bisa bertambah.
"Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan, sehingga nanti bisa saja korporasi ini terus bertambah untuk hasil daripada penyidikan tersebut," terangnya.
Atas perbuatannya, korporasi yang terlibat terancam dijerat dengan Pasal 98 Ayat (1), (2), (3) Pasal 99 Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan ancaman pidana paling rendah 3 tahun penjara hingga paling tinggi 5 tahun penjara, serta denda paling rendah Rp3 miliar, paling tinggi Rp15 miliar.
Baca selengkapnya di sini.
