.webp)
Pihak pemerintah Singapura bertemu dengan sejumlah perusahaan sawit Indonesia untuk membahas terkait polusi kabut asap yang berdampak ke Negeri Singa tersebut. Mereka meminta pihak perusahaan melakukan pemeriksaan independen terkait kegiatan operasional untuk mengetahui apakah ada kontribusi perusahaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dilansir detikFinance, tiga perwakilan pemerintah Singapura yang hadir yakni Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, dan Menteri Lingkungan Hidup Grace Fu. Pertemuan juga dihadiri penasihan hukum senior Davinder Singh serta sejumlah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung Singapura, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana memperketat aturan untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap. Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) dalam sidang parlemen berikutnya. Perubahan ini bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi proses pemeriksaan perusahaan terkait isu lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya akan mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas dalam sidang parlemen berikutnya agar mekanisme ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan yang ada untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura," kata Grace Fu, dikutip dari CNA, Kamis (29/10/2026).
Menteri Shanmugam menambahkan, pihak Singapura menyambut baik kesediaan perusahaan sawit Indonesia untuk bekerja sama. Ia menyebut perusahaan-perusahaan itu akan diminta menjalani pemeriksaan independen terhadap kegiatan operasional, hubungan antarperusahaan, hingga rantai pasok. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan turut berkontribusi terhadap kebakaran.
"Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran terjadi akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam," ujarnya.
Shanmugam menegaskan kepada para perwakilan perusahaan bahwa pemeriksaan tersebut bukan bertujuan mencari pihak yang bisa dijadikan kambing hitam. Justru, perusahaan yang tidak terlibat dalam kebakaran dan memiliki rantai pasok yang bersih dapat memanfaatkan pemeriksaan tersebut untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sekaligus menjawab kekhawatiran pemerintah.
"Tujuan dari pemeriksaan ini bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menyalahkan pihak tertentu demi kepentingan publik atau politik," ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dan kepentingan bisnis di Singapura harus bertanggung jawab memastikan operasional serta rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.
"Jika ada kekhawatiran mengenai keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan bisnis atau rantai pasoknya, kami akan memeriksa fakta-faktanya secara menyeluruh," katanya.
Berikut daftar perusahaan yang hadir.
1. Bumitama Agri: CEO sekaligus Executive Chairman Lim Gunawan Hariyanto.
2. First Resources: CEO sekaligus Executive Director Ciliandra Fangiono.
3. Golden Agri-Resources: Chairman sekaligus CEO Franky Oesman Widjaja.
4. Indofood Agri Resources: CEO sekaligus Executive Director Mark Julian Wakeford.
5. Kencana Agri: CEO sekaligus Executive Director Albert Maknawi.
6. TSH Resources: Chairman Kelvin Tan Aik Pen.
7. Wilmar International: Chairman sekaligus CEO Kuok Khoon Hong.
8. Sinar Mas Group: Penasihat Senior Bernard Tan, yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Baca selengkapnya di sini.
