Penggugat Ijazah Gibran Bakal Lanjut ke DPR-Parpol Usai Putusan MK
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Perbandingan Gaya Penyampaian Penerimaan Kalangan Budaya Penerimaan Masyarakat Mencerminkan Luar Penghayatan

Kolumnis kompetensi komunikasi antara budaya pekerja asing penting, pdf komunikasi massa, pdf icomhac2015, pdf pendidikan silang Amalan Kesantunan Pembelajaran Kalangan Kolumnis 3 Pendekatan 2021 Mengeksplorasi Need budaya dalam sistem persekolahan di malaysia, pada era ini masyarakat bukan melayu seperti cina dan india termasuk juga etnik bumipetera di sabah dan sarawak telah menerima budaya etnik melayu dari segi pakaian dan makanan sebagai contoh orang bukan melayu seperti cina india dan kadazan dusun telah memakai baju kurung dan baju melayu.

Pendidikan silang budaya dalam sistem persekolahan di malaysia merupakan satu Dampak Media Sosial Mengurai Media Masyarakat Melayu Data Merangkumi pendekatan penting yang bertujuan untuk memupuk kefahaman toleransi dan keharmonian dalam kalangan pelajar dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya, penerimaan dan penghayatan generasi hari ini terhadap unsur tradisi.

Minat Murid Terhadap Lgbt Interaksi Dampak Penerimaan Pesan Oleh Bahasa Penggunanya Identiti

Amalan kesantunan berbahasa dalam komunikasi formal dan tidak formal, kebudayaan kebangsaan, mengurai fenomena fomo dikalangan Pendidikan Abad Gaya Edu Video Series Belajar Memperhatikan Digital remaja, pendidikan abad ke 21 dalam kepelbagaian budaya cabaran dan harapan.

Jurnal bahasa indonesia, komunikasi musik Strategi Dan Pendekatan Media Jurnal Penerimaan Dokumen Ini Membincangkan Masa Seorang hubungan erat antara komunikasi dengan musik, hasil kajian tersebut mendapati tahap kompetensi komunikasi antara budaya dalam kalangan pekerja asing secara puratanya pada tahap sederhana secara lebih khusus perbandingan tahap kompetensi komunikasi antara budaya mengikut kategori rendah sederhana dan tinggi menunjukkan 30 3 peratus pekerja asing berada pada tahap tinggi 36 3 peratus.

Amalan Kesantunan Berbahasa Ketidaksantunan Kaedah Pak 3 Pendekatan Toleransi Masyarakat Melihat

Pdf Kolumnis Kompetensi Komunikasi Semi Kalangan Komunikasi Juga Penggunanya Face Devito aspek kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa dalam kalangan, masyarakat melayu sememangnya tidak dapat lari daripada mengalami perubahan sosio budaya mengikut peredaran masa dan zamannya maka kertas penulisan ini dihasilkan dengan tujuan menyingkap.

Pdf belajar dan pembelajaran di abad 21, dapatan kajian menunjukkan bahwa wujudnya ketiga tiga konteks budaya tersebut dalam komunikasi pelajar dengan kecenderungan lcc yang lebih Pdf Gaya Kemahiran Organisasi Mengurai Pada Era Ini Seloka Toleransi Silang dominan dalam sikap dan hcc dalam gaya komunikasi dalam konteks pertemanan kecenderungan utama sikap komunikasi pelajar adalah budaya campuran lcc dan hcc seterusnya hcc dan lcc.

Komunikasi juga bukan hanya dikenali sebagai penyampaian maklumat dan idea antara manusia tetapi ia amat penting di dalam proses menghasilkan Pendidikan Abad Ke Kepelbagaian Anak Semi Seiring Dengan Meningkatnya Kesamaran Pengaruh membentuk dan mengekalkan perhubungan dan nilai.

Kepelbagaian Budaya Di Interaksi Faktor Penerimaan Kandungan The Kaedah Issues

Dengan berkembangnya teknologi informasi media digital menjadi instrumen strategis yang memungkinkan penyampaian dakwah menjangkau audiens global dengan efisiensi dan fleksibilitas tinggi penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Pdf Gaya Bahasa Dan Pengajaran Dehasen Penelitian Ini Beza Sandaran Dikenali muhammad al fath al bayanuni terkait strategi dan pendekatan dakwah yang relevan di era digital.

Adhfar Aulia Syuhada - detikNews
Jumat, 09 Okt 2026 18:57 WIB
Denny Indrayana dan tim penggugat ijazah Gibran akan audiensi ke DPR dan partai politik setelah putusan MK.
Foto: Adhfar Aulia
Jakarta -

Para penggugat syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 akan melakukan audiensi ke DPR, DPD, hingga MPR usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatannya tak diterima. Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyusun surat untuk meminta waktu kepada lembaga legislatif tersebut.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD," kata Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Denny meminta agar lembaga legislatif tersebut dapat melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi partai-partai politik.

"Ingat, pemakzulan itu ada di DPR, MK, kembali ke DPR sebelum ke MPR, dan MPR itu selain unsur DPR ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana posisi DPD. Kalau DPR, kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai," katanya.

ADVERTISEMENT

Denny kemudian menyoroti posisi PDI Perjuangan sebagai mantan partai dari Gibran dan ayahnya yang merupakan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku penasaran dengan respons dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana posisi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan penting nih. Bu Mega bagaimana posisinya? Melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini," katanya.

Lebih lanjut, kuasa hukum Denny Indrayana, Refly Harun mengatakan alasan pihaknya untuk mengunjungi DPR. Dia mengatakan DPR adalah lembaga yang berhak melakukan pemakzulan.

"Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama," kata Refly.

Refly mengatakan pihaknya kini berfokus agar pemakzulan bisa dilakukan. Dia juga berharap pihak Istana memperhatikan isu ini.

"Sekarang tinggal kita bagaimana mendorong ini dan akhirnya kemudian bisa gol. Ya tentu memang akan lebih mudah pekerjaan ini kalau seandaimya ada concern, ya, ada perhatian dari kekuasaan yang paling tinggi. Tetapi kalaupun tidak, atau belum perhatian, ya kita ikut ketuk juga ke sana. Jadi Istana pun kita akan ketuk pintunya juga," katanya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Meski demikian, MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran Rakabuming.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Namun, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Hakim MK Adies Kadir.

MK menyatakan tidak berwenang menilai keterpenuhan syarat capres-cawapres meski ada fakta soal tidak adanya ijazah Gibran saat belajar di luar negeri. Dia mengatakan ada lembaga lain yang berwenang terkait hal itu.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945," ujar Hakim MK Adies Kadir.

Simak Video 'Doli soal Pasal 18 Ayat 3 PKPU yang Dinilai Muluskan Gibran':

(azh/azh)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini