.webp)
DPD Partai Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut juga menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada enam alasan yang mendasari dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI itu.
Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo mengatakan dukungan itu diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan.
"Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut menyampaikan dukungan kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan ini tentu memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam dunia politik," ujar Ade Jona, Minggu (15/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama adalah pengalaman dan kematangan politik Sufmi Dasco. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal dalam memahami dinamika politik nasional serta berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pertama, beliau memiliki pengalaman dan kematangan politik. Dalam menjalankan tugas kenegaraan, pengalaman merupakan salah satu aspek penting. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap dinamika politik, persoalan pemerintahan, serta bagaimana mengambil langkah dalam situasi yang kompleks," jelasnya.
Kedua, Ade Jona menyoroti kemampuan Sufmi Dasco dalam membangun komunikasi lintas partai. Menurutnya, komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun kesepahaman di tengah perbedaan kepentingan politik.
"Selanjutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas partai. Kita memahami bahwa Indonesia memiliki dinamika politik yang sangat beragam. Karena itu, kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga hubungan politik dan memperkuat koordinasi," katanya.
Ketiga, kapasitas legislasi dan pemahaman terhadap ketatanegaraan juga menjadi alasan dukungan Gerindra Sumut.
Ade Jona menilai pemahaman terhadap proses legislasi dan sistem ketatanegaraan merupakan bekal penting bagi seorang pejabat negara.
"Ketiga, kapasitas legislasi dan pemahaman ketatanegaraan. Seorang pemimpin di tingkat nasional harus memahami bagaimana sistem pemerintahan berjalan, bagaimana kebijakan dibentuk, serta bagaimana hubungan antarlembaga negara harus dijalankan sesuai konstitusi," ungkapnya.
Kemampuan Sufmi Dasco menjaga stabilitas pemerintahan juga dinilai menjadi nilai penting. Ade Jona menyebut stabilitas menjadi salah satu faktor penting agar agenda pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Berikutnya adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan. Stabilitas bukan hanya soal menjaga situasi politik tetap kondusif, tetapi juga bagaimana membangun koordinasi, menyatukan berbagai pandangan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik," tuturnya.
Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Menurut Ade Jona, tanggung jawab dalam jabatan kenegaraan membutuhkan sikap yang matang, terukur, serta mengutamakan kepentingan bangsa.
"Kelima, integritas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pejabat negara tentu memiliki konsekuensi luas. Karena itu, dibutuhkan sikap yang bijaksana, matang, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta negara," ucapnya.
Terakhir, Ade Jona menilai kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik juga menjadi pertimbangan penting.
Menurutnya, berbagai gagasan dan agenda politik harus bisa diwujudkan dalam program maupun kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Keenam, kemampuan menerjemahkan agenda politik menjadi kebijakan publik. Bagi kami, politik tidak boleh berhenti pada gagasan atau wacana. Harus ada kemampuan untuk mengubah agenda menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ade Jona.
Dia menambahkan enam pertimbangan tersebut menjadi dasar dukungan DPD Gerindra Sumut dan seluruh DPC Gerindra se-Sumatera Utara kepada Sufmi Dasco Ahmad.
"Dukungan ini merupakan sikap kami di Sumatera Utara. Kami melihat ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan, baik dari sisi pengalaman, komunikasi politik, pemahaman ketatanegaraan, maupun kemampuan dalam mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.
(dwr/gbr)
