.webp)
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait penerapan Extended Producer Responsibility (EPR). Nantinya, produsen berkemasan plastik akan dikenai iuran untuk mendukung pengelolaan sampah.
"Ini sudah Permen baru terkait EPR, nanti semua produsen minuman kemasan, semua yang plastik itu, akan dikenakan biaya iuran," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono di TPA Jatibarang, Semarang, Kamis (12/11/2026).
Diaz mengatakan, besaran iuran akan disesuaikan dengan tingkat keramahan lingkungan kemasan produk. Semakin sulit kemasan itu didaur ulang atau semakin tidak ramah lingkungan, maka iuran yang dikenakan akan semakin tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iurannya tergantung dari kemasannya itu ramah lingkungan atau tidak. Kalau nggak ramah lingkungan, semakin dia tidak ramah lingkungan, iurannya semakin tinggi. Semakin kemasannya ramah lingkungan, iurannya semakin rendah," ujar dia.
Diaz menjelaskan, dana yang terkumpul dari iuran produsen akan dikelola oleh badan bernama Producer Responsibility Organization (PRO). Dana itu akan disalurkan untuk fasilitas daur ulang sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang tidak aktif.
"Jika setiap produsen itu dikenakan EPR, maka akan terkumpul uang yang lumayan banyak. Mungkin ratusan miliar (rupiah), mungkin sampai triliunan, saya tidak tahu karena masih dihitung-hitung juga," jelasnya.
"Kalau nanti Bu Wali, di sini ada TPS3R yang mungkin perlu direaktivasi, bisa menggunakan dana yang terkumpul dari PRO, yang Permennya sedang kita bahas, dan kemungkinan akan selesai bulan ini atau maksimal bulan depan," tambahnya.
Menurut catatan KLH, sekitar sepertiga TPS3R di Indonesia belum aktif. Diaz berharap, dengan adanya pendanaan tersebut, TPS3R yang tak aktif bisa kembali beroperasi sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang.
"Karena di seluruh Indonesia ini TPS3R-nya yang tidak aktif cukup banyak, ada sepertiganya. Itu akan mendapatkan uang sehingga sampah yang dari masyarakat jumlahnya akan sangat berkurang," harapnya.
"Dan akan sangat berkurang yang tertumpuk di TPA. Karena dengan semakin sedikit (sampah) yang tertumpuk di TPA, resiko kebakarannya akan semakin kecil," lanjutnya.
Terkait besaran iuran, Diaz mengatakan perhitungannya juga akan mempertimbangkan asal produk, termasuk produk dalam negeri maupun barang impor. Ia menilai produk impor berpotensi dikenai iuran lebih tinggi.
"Secara teknis (besaran iuran) lagi dihitung, kemungkinan iurannya akan lebih tinggi untuk produk-produk yang impor karena tidak mempekerjakan orang-orang di Indonesia," kata Diaz.
"(Kebijakan itu) Diterapkan untuk produk-produk kemasan semua. Pokoknya yang saya bilang tadi semakin dia ramah lingkungan, iurannya semakin kecil," pungkasnya.
