.webp)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas dengan long march. Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa memilih turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi di persimpangan untuk membangun kesadaran masyarakat.
"Ini adalah bentuk bagaimana kita mengakumulasikan kemarahan publik. Dengan adanya agitasi kepada masyarakat sekitar, kita menggelar beberapa panggung aksi di persimpangan jalan. Masyarakat sekitar akan tahu bahwa pemerintah hari ini masih mempunyai banyak masalah," kata Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika di sela aksi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Pantauan detikJateng, massa mahasiswa memulai aksi dengan longmarch dari Lapangan Purwanegara menuju simpang depan Pasar Manis. Di lokasi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi kemudian berlanjut ke halaman Kodim 0701 Banyumas. Di sana, massa kembali menyampaikan sejumlah kritik, terutama terkait rencana pembangunan batalyon teritorial di wilayah Banyumas.
Massa kemudian bergerak menuju Jalan Jenderal Soedirman, tepatnya di kompleks Alun-alun Purwokerto. Di lokasi terakhir ini, mahasiswa kembali menggelar orasi dan menutup setengah badan jalan.
Azza mengatakan aksi kali ini memang tidak secara khusus menyasar objek politik seperti Bupati Banyumas maupun DPRD.
Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah sejumlah aksi sebelumnya belum mendapatkan respons yang memuaskan dari pemerintah daerah.
"Kita tidak terfokus kepada objek politik. Kita tidak lagi menyasar kepada Pak Bupati maupun DPRD. Karena memang beberapa momentum aksi terakhir kita kemarin, kita tidak mendapatkan responsibilitas yang mantap dari Pak Bupati," kata Azza.
Dia mengatakan pola aksi kali ini sengaja dilakukan di sejumlah persimpangan jalan agar masyarakat mengetahui berbagai persoalan yang dinilai belum diselesaikan pemerintah.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan upaya untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus mengakumulasi kemarahan publik terhadap berbagai persoalan.
Salah satu titik yang menjadi perhatian massa adalah halaman Kodim 0701 Banyumas. Dalam orasinya, mahasiswa turut menyoroti rencana pembangunan batalyon teritorial di wilayah Banyumas.
Azza mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk peringatan agar aparat TNI tidak masuk ke ranah sipil. Dia mengkhawatirkan keberadaan militer justru membuat masyarakat takut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Itu bentuk peringatan kepada Kodim yang mungkin hari ini kita menyaksikan ada rencana pembangunan batalyon teritorial di wilayah Banyumas. Mereka sama sekali tidak punya hak untuk masuk dan merangsek ke ranah-ranah sipil," tegasnya.
Dia mencontohkan kekhawatiran masyarakat ketika hendak mengkritisi persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tetapi justru berhadapan dengan intimidasi.
Azza juga menyoroti dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam sejumlah aksi sebelumnya. Dia menilai pengawasan terhadap aparat harus terus dilakukan.
"Kita memberikan tekanan bukan hanya kepada pemerintah daerah, tapi kepada oknum-oknum seperti polisi yang hari ini masih melakukan represivitas kepada mahasiswa. Dan tentara juga yang kalau kita lihat sekarang mungkin sudah terlihat di mana-mana," katanya.
Meski pola aksi kali ini berbeda, Azza memastikan tuntutan yang dibawa masih sama seperti aksi sekitar 12 hari sebelumnya.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa menilai persoalan tersebut belum mendapatkan perhatian dan penanganan maksimal dari pemerintah pusat.
"Pertama, tuntutan kita masih sama. Di mana karhutla ini belum menjadi status bencana nasional. Masih minim penanganan atau mitigasi dari pemerintah pusat," jelasnya.
