.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengusulkan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen. Usulan tersebut terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, serta masing-masing satu lokasi di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol mengatakan empat lokasi yang diusulkan merupakan aset milik pemerintah provinsi. Masing-masing lahan memiliki luas sekitar 10 hektare dan telah dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
"(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat," ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Ones saat menyerahkan proposal pengajuan ke Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, hari ini.
Ones menjelaskan dari empat titik lahan yang diajukan merupakan aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah. Saat ini di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik memadai.
Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga relatif aman dan nyaman. Sementara terkait syarat sertifikat lahan, Ones menjanjikan dalam waktu satu bulan akan tuntas.
Menindaklanjuti paparan ini, Agus Jabo berpesan agar secepatnya kelengkapan administratif terutama sertifikat lahan untuk segera diusulkan. Lebih lanjut, ia mengatakan pada dasarnya mendukung penuh usulan pembangunan sekolah rakyat terutama di daerah 3 T.
Namun, semua kelengkapan administratif dan lahan harus terlebih dahulu dipenuhi. Mulai dari akses ke lokasi yang memadai, lahan datar, hingga ketersediaan fasilitas listrik dan pasokan air. Setelah itu, tahapan selanjutnya berupa survei kelayakan lokasi akan secepatnya dilakukan.
"Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean," kata Agus Jabo.
Ia juga menyarankan ke Pemprov Papua Pegunungan untuk mengeluarkan lahan yang di atasnya ada bangunan sekolah dari sertifikat lahan yang akan dibuat. Dengan demikian, proses pembersihan lahan serta administratifnya ke depan akan semakin mudah.
Optimisme Pemprov Papua Pegunungan mengajukan empat titik pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus cukup diapresiasi. Namun, perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengingatkan bahwa proses pembangunannya nanti akan dilakukan bertahap.
Selain membahas usulan lahan sekolah rakyat, Ones juga menyampaikan kondisi warganya yang kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan. Ia meminta kepada Agus Jaboagar dibantu pengadaan sumur di berbagai titik di delapan kabupaten yang berada di bawah naungan Pemprov Papua Pegunungan.
Agus Jabo pun menyanggupi dan secara khusus meminta kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur untuk melakukan asesmen di lapangan.
"Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB," kata Masryani.
Simak juga Video Mensos: Sekolah Rakyat Tak Buka Pendaftaran, Negara Datang Ketuk Pintu
