.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Sebab melonjaknya harga minyak ini menyebabkan kenaikan biaya subsidi dan kompensasi energi.
Suahasil memaparkan pergerakan harga minyak dunia sejak awal 2026 menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan eskalasi geopolitik dan perang. Setelah sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hingga hampir menyentuh puncaknya di angka US$ 115-116 per barel.
Meski sempat mengalami koreksi tipis akibat dinamika gencatan senjata maupun perhelatan politik di Amerika Serikat, harga minyak mentah global tercatat masih berada di level US$ 92,06 per barel pada 10 November.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga minyak Brent, kita lihat puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel, dan kita tahu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, jika harga sempat melonjak tinggi, maka rata-rata harga minyak dalam setahun yang menjadi acuan APBN akan ikut terkerek naik. Sebaliknya jika harga turun, rata-rata tahunannya diharapkan tidak setinggi yang dikhawatirkan.
"Kalau 10 November kita catat harga Brent itu US$ 92,06 per barel, dan itu kita harus waspadai terus karena perurunan ini, karena dampaknya bagi APBN adalah dampak rata-rata setahun. Jadi kalau kena tinggi, berarti rata-rata setahunnya akan terkeret naik. Tapi kalau dia turun, berarti rata-rata setahunnya tidak setinggi yang kita lihat atau kita mulai waspadai," terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menyentuh angka US$ 94,4 per barel. Sementara realisasi lifting minyak dan gas Indonesia terpantau berada di bawah asumsi makro APBN.
"Harga minyak mentah Indonesia rata-rata tahunnya US$ 94,4 per barel, lifting minyak kita dan lifting gas kita ada di bawah dari asumsi makro APBN," ujarnya.
Meski begitu, Suahasil menegaskan harga beberapa komponen energi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, harga bahan bakar Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global tadi.
"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026 hanya sedikit di atas harga Rp 10.000 dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah. Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," paparnya.
"Untuk solar kira-kira harga pemerintahnya adalah Rp 6.800, harga keekonomiannya ada di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," sambungnya.
(fdl/fdl)
