.webp)
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan sikap partainya yang tidak akan mengajukan nama cawapres untuk mengisi kekosongan kursi wapres. AHY mengatakan sikap tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat video call.
"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," jelas AHY kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menyampaikan Partai Demokrat memahami mekanisme pemilihan Wakil Presiden ini sesuai undang-undang merupakan hak Presiden yang kemudian diputuskan oleh MPR RI. AHY menyampaikan, Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan kewenangan pemilihan Wapres ke Presiden Prabowo.
"Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelas AHY.
Dalam kesempatan ini juga, AHY menyampaikan seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang. Dia berharap masyarakat bisa memberi ruang bagi proses konstitusional yang sedang berjalan.
"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," tutur AHY.
"Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," imbuhnya.
Tonton juga video "AHY soal Isu Pengganti Gibran: Jangan Biarkan Spekulasi Dahului Konstitusi"
(kuf/eva)
