.webp)
Gibran Rakabuming Raka telah memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden. Setelah pengunduran diri ini, ada sejumlah mekanisme yang akan dilakukan oleh MPR.
Gibran awalnya menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pagi. Setelah itu, Gibran menuju gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya ke pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran juga meminta surat itu segera diproses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani mengatakan MPR akan mengirim surat ke Prabowo untuk menyetorkan dua nama calon wapres baru. Dia menyebut dua nama harus diserahkan Prabowo ke MPR paling lama 14 hari.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran
Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden. Dia mengatakan hal itu dilakukannya dengan berat hati.
"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia mengatakan Gibran telah menunjukkan sikap kesatria. Dia menyebut Gibran telah melakukan langkah yang penuh tanggung jawab.
"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujarnya.
Mekanisme Setelah Gibran Mundur
Setelah itu, MPR akan melakukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres. Berikut mekanismenya:
- Kursi Wapres kosong
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat 7 UU MD3)
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3)
MPR Tak Perlu Gelar Sidang
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut MPR tak perlu lagi menggelar sidang paripurna membahas persetujuan Gibran Rakabuming yang mundur sebagai Wakil Presiden. Ia menyinggung hal tersebut sama dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto saat menyatakan mundur dan berhenti.
"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," lanjut Yusril.
Yusril menyebut, untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan posisi wapres. Pada saat yang sama meminta kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama pengganti Gibran.
"Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3, eh, yang mengatur tentang masalah ini," ujarnya.
Meski begitu, Yusril menjelaskan mekanisme penggantian Gibran berbeda dengan Soeharto, yang saat itu menjadi presiden. Pemilihan wapres nantinya tidak melibatkan rakyat ataupun lembaga lain, namun dipilih mandiri oleh MPR.
"Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden," ujarnya.
"Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan nggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," lanjutnya.
