.webp)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian Surabaya Kementerian Perhubungan RI Denny Michels Adlan meninjau tanggul lumpur Lapindo, Kamis (23/7/2026).
Usai melihat kondisi di lapangan, Emil Dardak menyiapkan opsi adaptasi untuk rel kereta api yang berada sebelah tanggul lumpur Lapindo. Pasalnya sekitar 15 km ke utara dari titik tersebut terdapat Stasiun Sidoarjo yang mana itu menjadi titik akhir dari Proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL).
"Dengan urgensi ini maka kita tadi, sedang mengkaji, kita akan laporkan ke gubernur dan pak dirjen, bahwa sebaiknya ini digeser, beliau sudah punya gambarannya, jadi nanti dari Sidoarjo belok dulu ke Tulangan," kata Emil Dardak, di atas tanggul, Minggu (26/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Warga yang biasa pakai stasiun Tanggulangin dan Porong ya itu tidak kemudian merasa terlalu jauh, ya geser agak ke sana stasiunnya, kemudian nanti ketemu lagi di Gunung Gangsir, dari Gunung Gangsir ke Malang," imbuhnya.
Lebih dari itu, rencana jangka berikutnya adalah melanjutkan pembangunan kereta api double track yang menghubungkan Sidoarjo atau Surabaya-Malang. Tujuannya agar masyarakat pengguna Kereta Api mendapatkan kenyamanan.
"Dari situ kita punya cita-cita sebenarnya dari Sidoarjo ke Malang ini lanjut double track juga sehingga ada layanan kereta baru yang bisa melayani lebih nyaman bagi yang mau dari Malang ke Surabaya," tuturnya.
Emil Dardak menyebut, opsi adaptasi jalur kereta api tersebut sebagai upaya antisipatif dari kemungkinan meluber atau merembesnya lumpur Lapindo yang dikhawatirkan akan mengganggu jalur perlintasan kereta api di kawasan itu. Di sisi lain, Emil menyampaikan bahwa kawasan sekitar lumpur Lapindo ini masuk dalam kategori daerah deformasi vertikal.
"Artinya kemungkinan terjadinya ambles itu sangat-sangat tinggi, dan ini sangat berbahaya," tegasnya.
Terkait penanganan lumpur Lapindo, Emil menyebut kewenangannya ada pada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia memastikan, rembesan air dan lumpur di tanggul titik 10D terjadi akibat penurunan permukaan tanah di kawasan terdampak, bukan karena kegagalan struktur tanggul.
Di sela peninjauan, Emil Dardak juga berkomunikasi dengan pihak KfW (Bank Pembangunan Jerman) sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dan hibah untuk merealisasikan pembangunan proyek transportasi publik SRRL di wilayah Surabaya Raya.
Menurutnya, hal tersebut harus dikomunikasikan terkait kemungkinan pendanaan untuk kajian terkait pergeseran jalur kereta api di kawasan tersebut.
"Tadi kita sempat bicara dengan rekan-rekan dari dari KfW Jerman, bagaimana kalau di lingkup pendanaan yang sudah ada untuk SRRL ada 1 pendanaan untuk mengkaji ini, tapi tergantung pak dirjen, kalau ternyata dari APBN juga udah lebih cepat ada ya Alhamdulillah," sebutnya.
"Mana yang bisa duluan, jadi kita kerja jangan saling menunggu, paralel saja, jadi artinya sebaiknya segera mungkin dipersiapkan rute alternatif Tulangan Gunung Gangsir," katanya.
Emil berharap, hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk mengamankan jalur strategis yang menghubungkan Surabaya Malang. Selain itu juga harus dipikirkan opsi untuk relokasi warga karena daerah ini berbahaya, meskipun opsi tersebut dirasa tidak akan mudah.
"Saya juga khawatir sama nasib warga, kita sebagai pemerintah harus punya empati, pindah itu tidak gampang untuk warga, ayo kita sembari nyari-nyari solusi tapi jangan sambil nunggu masalahnya nambah, rumahnya beranak, nambah orang disana, itu tambah susah. Jadi itu kita jaga dulu, status quo jangan sampai memburuk sembari mencari solusi," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya Denny Michels Adlan menyampaikan pihaknya berkeinginan untuk melanjutkan relokasi short cut Gunung gangsir Tulangan. Namun dirinya juga menyampaikan perlu melihat perkembangan dari luapan lumpur Lapindo ini akan kemana dan mendapatkan kepastian bahwa kawasan ini masih berstatus awas dan berbahaya.
Ia menyebut, sebelumnya sempat telah melakukan pembebasan lahan sebelum terjadi COVID-19 kurang lebih 5 km, kemudian proses itu terhenti. Untuk dapat meluluskan relokasi short cut Gunung gangsir Tulangan dibutuhkan pembebasan lahan sekitar total 20 km.
"Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang clear aman, kita teruskan, karena pada saat Covid, ini sempat berhenti tadinya kita sempat melakukan pembebasan lahan, tapi karena pada saat itu Covid akhirnya berhenti dulu, kami sekarang kita coba atensi lagi untuk bisa kita selesaikan," kata Denny.
