.webp)
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof H Dr Didi Sukyadi, MA menyatakan dukungan atas wacana kuliah gratis jika anggaran pemerintah memadai.
Ia menekankan, kuliah gratis harus didukung oleh skema pendanaan yang memadai agar perluasan akses pendidikan tinggi tidak mengabaikan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi UPI tentu kami berterima kasih kepada pemerintah bila suatu saat perguruan tinggi itu digratiskan untuk semua lapisan masyarakat, baik negeri maupun swasta. Jadi sepanjang anggarannya memungkinkan tentu kita sambut dengan sangat suka cita," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan Didi di sela wisuda UPI di Bandung, Jawa Barat, dilansir dari laman kampus, Minggu (18/10).
Ia menambahkan, kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan pendanaan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Sistem pembiayaan yang berkelanjutan menurutnya dapat membantu perguruan tinggi agar lebih berfokus dan lebih optimal dalam meningkatkan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tantangan Pengelolaan Sumber Dana Kampus
Menyoroti kondisi sumber pendanaan kampus saat ini, Didi mengatakan pembiayaan perguruan tinggi bersumber dari anggaran pemerintah, kontribusi masyarakat melalui uang kuliah tunggal (UKT), dan usaha universitas.
Ia menilai, ada sejumlah tantangan pengelolaan keuangan kampus bagi pimpinan perguruan tinggi. Pertama, sumber pendanaan dari usaha universitas masih relatif terbatas. Kedua, anggaran pemerintah cenderung tidak meningkat, bahkan dapat berkurang.
Lebih lanjut, besaran UKT dan jumlah mahasiswa juga masuk dalam batasan kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa pimpinan universitas harus menjalankan tanggung jawab akademik, sambil memastikan ketersediaan sumber daya pendukung operasional dan pengembangan institusi, dan meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di tingkat internasional.
"Tugas rektor, tugas wakil rektor, dan para dekan itu berat kalau digabung tugas itu dengan mencari uang," ucapnya.
Jika kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah, perguruan tinggi menurutnya jadi lebih memiliki ruang untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, riset, hilirisasi hasil penelitian, serta pemanfaatan hasil riset bagi kesejahteraan masyarakat.
Rencana Penghapusan UKT-IPI di PTN-PTKIN
Terpisah, pemerintah tengah menggodok rencana kebijakan pendidikan gratis dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Pemerintah salah satunya menyatakan komitmen untuk memastikan kebijakan pembebasan biaya kuliah dapat dirasakan di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) secara setara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, kuliah pembebasan biaya kuliah di PTN dan PTKIN nantinya harus menghapus beban uang kuliah tunggal (UKT) serta iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal yang lazim dipungut melalui seleksi jalur mandiri.
"Khusus untuk pendidikan tinggi negeri, bebas biaya mencakup UKT dan uang pangkal. Jalur mandiri yang memungut biaya pendidikan juga bagian yang seharusnya di-cover agar persepsi gratis ini benar-benar terwujud dan tidak membebani orang tua," kata Sugiono.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Koordinasi Tindak Lanjut Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026), dilansir dari laman Kemenag.
Sementara itu, Sugiono juga menginstruksikan seluruh kementerian teknis untuk memberikan sejumlah alternatif skenario pembiayaan yang akan dibahas pekan depan. Setiap alternatif skenario pembiayaan dapat membedakan antara kebutuhan anggaran ideal dan kebutuhan anggaran pokok yang paling mendasar (minimum essential).
"Kita harus menyesuaikan 'gratis' itu seperti apa sejauh tidak membebani masyarakat, namun tetap realistis. Saya minta alternatifnya disiapkan: angka idealnya berapa, dan minimum essential-nya berapa," ucapnya.
"Kita lakukan simulasi model-model ini, dan dalam waktu satu minggu kita bertemu lagi untuk segera dilaporkan kepada Presiden agar diambil keputusan," kata Sugiono.
Kebutuhan Kuliah Gratis di PTN Rp 93,74 T
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pihaknya masih menghitung dan membuat opsi skema pembiayaan untuk kebijakan kuliah gratis di PTN. Salah satunya adalah dengan melibatkan status desil.
Berdasarkan penghitungan sebelumnya yang disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026), Brian mengatakan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan kuliah D3-S1 di PTN mencapai sekitar Rp 93,74 triliun.
Brian mengatakan, penghitungan skema pembiayaan kuliah gratis juga akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tambahnya, kuliah gratis didahulukan bagi mahasiswa di PTN.
"Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hitungan-hitungan, kan bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, yang mahasiswa baru dulu gitu ya, atau yang desil 4 dulu," ungkap Brian di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (23/9/2026), dikutip dari detikNews.
