.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung hanya mengusulkan 722 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk menambal kekurangan pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026. Rekrutmen terbatas ini diambil lantaran harus menyesuaikan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Formasi 722 itu juga sudah kami hitung berdasarkan anggaran yang tersedia. Sebenarnya bisa saja diusulkan lebih, tetapi kami harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan analisis beban kerja serta peta jabatan di masing-masing OPD, Pemkab Badung masih kekurangan sebanyak 5.871 pegawai. Saat ini, total pegawai yang tersedia baru mencapai 16.103 orang yang mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
"Sesuai peta jabatan yang tersedia, kebutuhan kami masih kurang 5.871 pegawai. Mudah-mudahan usulan ini bisa dipenuhi seluruhnya oleh KemenPAN-RB," kata Putra Yadnya.
Kekurangan ribuan tenaga kerja tersebut terjadi akibat Pemkab Badung sudah lama tidak membuka rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski tuntutan pelayanan publik terus meningkat, usulan formasi tahun ini masih menunggu proses persetujuan dan penetapan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengakui defisit pegawai di lingkup Pemkab Badung berdampak pada operasional instansi. Idealnya, dia berujar, jumlah pegawai di Badung sekitar 22 ribu orang.
"Jadi kita masih kekurangan hampir 6.000 tenaga kerja untuk Kabupaten Badung di semua lini, dari guru, begitu juga di pelayanan kesehatan dan dinas-dinas," ungkap Umbara.
Dewan meminta BKPSDM Badung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Umbara berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan pengangkatan pegawai kepada daerah sesuai mekanisme dan regulasi berlaku.
"Kalaupun nanti memang pusat misalnya tidak bisa memberikan tunjangan atau gaji, kalau memang diberikan kewenangan itu ke Pemerintah Kabupaten Badung, kita pun sebenarnya siap," pungkas politikus asal Pelaga, Kecamatan Petang, itu.
(iws/iws)
