.webp)
Nasib konten kreator hingga YouTuber menjadi salah satu isu yang ikut dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan aturan baru tersebut tidak membuat aktivitas masyarakat di media sosial ikut terseret dalam regulasi penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan perkembangan media digital membuat batas antara aktivitas masyarakat dalam membuat konten dengan kegiatan penyiaran profesional perlu diperjelas.
Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga bisa memproduksi dan menyebarkan konten melalui akun media sosial pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," ujar Angga dikutip dari keterangan tertulis seperti dikutip detikINET.
Angga menegaskan, tidak semua aktivitas pembuatan dan penyebaran konten di media sosial akan dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak serta-merta masuk dalam kategori tersebut. Pemerintah ingin pengaturan penyiaran lebih diarahkan kepada kanal yang menjalankan aktivitas secara profesional dan memiliki karakteristik menyerupai lembaga penyiaran.
"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelasnya.
Salah satu persoalan penting dalam pembahasan RUU Penyiaran adalah menentukan batas antara kreator konten yang menjalankan aktivitas secara personal dengan penyelenggara konten digital yang memiliki karakteristik industri penyiaran.
Disampaikan Wamenkomdigi, pemerintah juga ingin memastikan pembaruan regulasi tidak menghambat ruang tumbuh kreator pemula maupun pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen.
Di sisi lain, pemerintah menilai perkembangan platform digital perlu diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar, terutama terkait perlindungan anak dari paparan konten berbahaya.
Dalam DIM RUU Penyiaran, pemerintah memasukkan sejumlah perhatian, mulai dari pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, hingga transparansi algoritma. Hal ini ditujukan agar sistem distribusi konten digital turut memperhatikan keselamatan anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga.
Pemerintah disebut mengusung prinsip persaingan yang adil antara lembaga penyiaran konvensional dan pelaku industri digital. Selama ini, televisi dan radio memiliki kewajiban untuk mematuhi standar isi siaran serta ketentuan lain terkait operasional industri penyiaran.
Melalui perubahan UU Penyiaran, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan aturan bagi pelaku industri yang memiliki karakteristik kegiatan profesional serupa.
"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkap Angga.
Meski DIM pemerintah telah mendapatkan paraf dari sejumlah menteri terkait, pembahasan substansi RUU Penyiaran masih akan berlanjut bersama DPR. Artinya, ketentuan mengenai batas pengaturan konten digital dan penyelenggara penyiaran profesional masih menjadi bagian dari proses pembahasan legislasi.
Angga menegaskan, kesepakatan pemerintah dalam DIM bukan berarti seluruh persoalan telah selesai.
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.
