.webp)
DPRD Parepare menyoroti pemkot terkait anggaran Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan (Porprov Sulsel) 2026 sebesar Rp 1 miliar. Dana itu dinilai tidak masuk akal untuk 500 atlet hingga ofisial dari 36 cabang olahraga (cabor) yang diutus.
Kebijakan anggaran itu disorot dua fraksi DPRD dari Partai Gerindra dan gabungan partai Gelombang Amanat Demokrasi (Gemoi). Kedua fraksi itu kompak mengkritik kebijakan itu saat rapat paripurna pandangan fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan tahun 2026.
"Alokasi anggaran Rp 1 miliar untuk memberangkatkan sekitar 500 atlet, pelatih, dan official sebagai keputusan yang tidak rasional dan mencerminkan lemahnya keberpihakan pada pembinaan olahraga," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Parepare, Husain Muhammad Saud dalam pandangan fraksinya dikutip detikSulsel, Selasa (29/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Husain mengungkapkan, alokasi anggaran Porprov kali ini justru menurun drastis dari ajang sebelumnya. Padahal, beban jumlah cabor dan kontingen pada Porprov 2026 jauh lebih besar.
"Pada Porprov sebelumnya saja, KONI Parepare membutuhkan anggaran Rp 3,7 miliar untuk 300 atlet dan 26 cabor. Dengan cakupan yang jauh lebih besar saat ini, anggaran Rp 1 miliar justru semakin tidak masuk akal," ungkapnya.
Dia menilai, ketimpangan anggaran tersebut semakin mencolok apabila dibandingkan dengan daerah lain di Sulsel. Beberapa daerah tetangga bahkan mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar.
"Ketimpangan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Makassar mengalokasikan Rp 24,8 miliar dan Wajo Rp 5,5 miliar," bebernya.
Husain menjelaskan, kondisi itu diperparah dengan minimnya dana hibah untuk KONI Parepare akibat efisiensi anggaran. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan daerah dalam mempersiapkan ajang olahraga tingkat provinsi.
"Di tengah APBD Perubahan 2026 yang defisit, KONI Parepare hanya menerima hibah sekitar Rp 250 juta. Ini sinyal bahwa prestasi dan martabat Kota Parepare di panggung provinsi tidak dipersiapkan secara serius," imbuhnya.
Oleh karena itu, Husain mendesak pemkot segera menambah alokasi dana agar atlet dapat berjuang untuk meraih prestasi. Pemkot diminta mencari solusi pembiayaan yang lebih realistis sebelum pemberangkatan.
"Jika tidak segera mencari solusi pembiayaan yang realistis, keikutsertaan Parepare berpotensi menjadi formalitas setengah hati. Penambahan alokasi anggaran untuk KONI ke Porprov harus ditambahkan," ujar Husain.
Senada dengan Gerindra, Fraksi Gemoi juga menyoroti minimnya alokasi anggaran itu. Juru Bicara Fraksi Gemoi, Ibrahim Suanda meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan penataan kembali alokasi belanja daerah.
"Kami mendorong TAPD dan dinas terkait melakukan refocusing internal. Persoalan ini bukan sekadar keterbatasan fiskal, melainkan menyangkan kepatuhan hukum," ujar Ibrahim Suanda.
Ibrahim membeberkan, regulasi keolahragaan telah mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara memadai. Hal itu telah diatur tegas dalam undang-undang hingga pedoman penyusunan APBD.
"UU Keolahragaan mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD. Minimnya alokasi Porprov berpotensi bertentangan dengan amanat undang-undang dan Permendagri pedoman APBD 2026," paparnya.
Atas dasar itu, Fraksi Gemoi mendesak transparansi rincian kebutuhan Porprov Parepare sekaligus perlindungan hak atlet. Penyesuaian anggaran diminta tidak sampai mengganggu fasilitas dasar para peserta.
"Kami meminta rincian kebutuhan Porprov dan pos anggaran yang kurang. Refocusing tidak boleh memotong hak dasar atlet, seperti nutrisi, peralatan, akomodasi, dan pembinaan," pungkasnya.
