Sebanyak 19 tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara pada hari ini, Selasa (10/11/2026). Salah satu di antaranya terdapat mantan Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo.
"Untuk tahun ini direncanakan akan gelar Pahlawan Nasional tersebut dianugerahkan kepada 19 orang tokoh dari berbagai daerah, dari berbagai profesi yang setelah melalui proses panjang, selama ini secara berjenjang diusulkan dari daerah kemudian difinalisasi di Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, maka diputuskanlah 19 orang untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers jelang penganugerahan.
"Mr Ali Sastroamidjojo, ini adalah Perdana Menteri, beberapa kali menjabat di awal-awal kemerdekaan negara kita," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mr Ali Sastroamidjojo merupakan tokoh kelahiran 21 Mei 1903 di Grabag, Jawa Tengah. Ia merupakan sosok yang berjasa dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955.
Pendidikan Mr Ali Sastroamidjojo
Ali Sastroamidjojo merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Walaupun lahir dari daerah kecil, keluarganya merupakan kalangan priyayi.
Ayah Ali, R Ng Sastroamidjojo, pernah menjadi wedana di Jetis, Temanggung. Sementara ibunya, Kustiah, merupakan kerabat bupati Magelang.
Pendidikannya bermula dari pembelajaran bahasa Belanda, agar bisa diterima di ELS (Europeesche Lagere School) kelas nomor dua. Akan tetapi, ia hanya bertahan setahun di ELS kelas dua karena tidak tahan dengan perilaku nakal anak-anak Belanda.
Ayahnya kemudian memindahkannya ke kelas nomor satu yang sebenarnya juga ditolak. Pasalnya, Ali tidak terlalu pandai berbahasa Belanda.
Dikutip dari tulisan bertajuk "Negarawan dari Merbabu (Kiprah) Politik Ali Sastroamidjojo di Indonesia Tahun 1928-1966" oleh Engkos Koswara, arsip Universitas Pendidikan Indonesia, R Ng Sastroamidjojo akhirnya menghadap asisten residen dan menyebutkan bahwa mereka masih keluarga dekat bupati Magelang dari pihak ibu. Inilah yang kemudian membuat Ali berhasil diterima di ELS kelas nomor satu. Namun, syaratnya, setelah tamat ia harus melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Jakarta.
Pada 1918, ia melanjutkan ke HBS (Hogers Burger School) dan lulus pada 1922. Selanjutnya, Ali mendapat beasiswa ke Belanda berkat bantuan Dr Hendriks Kraemer, seorang Sarjana Ilmu Sastra dan Kebudayaan Timur. Sosok ini merupakan kenalan kakaknya dan bersedia memberi bantuan beasiswa setelah melihat nilai-nilai Ali di HBS.
Saat di Belanda, Ali tinggal di Leiden dan hendak masuk ke Fakultas Sastra dan Filsafat. Akan tetapi, ia ditolak karena ijazah HBS belum memenuhi syarat.
Ali pun dianjurkan belajar lagi dan hanya mendapatkan ijazah bahasa serta kesastraan Latin dan Yunani. Ia pun membatalkan niatnya untuk belajar sastra dan kebudayaan timur. Ali akhirnya memilih ilmu hukum (Sastroamidjojo, 1974).
Ali haris belajar di Leiden selama lima tahun dengan perbandingan dua kali ujian. Pertama, ia menempuh studi dua tahun. Kedua, ia ujian doktoral yang ditempuh tiga tahun.
Sosok yang aktif dalam organisasi Jong Java ini berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten atau Sarjana Hukum, Universitas Leiden pada 1927.
Ujian Doktoral pada Usia 24
Selain aktif di Jong Java, ia juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan sempat mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di Paris pada 1926 melalui Kongres Internasional Demokratik Perdamaian. Kemudian agenda serupa juga dilakukan di Belgia pada 1927 melalui Liga Anti Imprealisme dan Penindasan Kolonial. Semuanya upaya ini bertujuan agar masyarakat dunia tahu seberapa menderitanya rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda.
Pada September 1927, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan tokoh-tokoh lain ditangkap atas tuduhan menganjurkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Belanda di Indonesia ( Ricklefs, 1989). Hal tersebut menyebabkan para tokoh itu dipenjara selama lebih dari lima bulan, tetapi dibebaskan pada Maret 1928.
Ali Sastroamidjojo masih berusia 24 tahun saat mempersiapkan ujian doktoral di Universitas Leiden. Ia melalui ujian dengan dikawal sipir penjara. Ali kembali ke Indonesia pada 1928.
Ali ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada 1953. Disebutkan dalam buku Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia oleh Zainal Arifin Mochtar dan Muhidin M Dahlan, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menegakkan politik luar negeri yang dapat menjalin kontak dengan siapa saja negara yang senasib, khususnya negara-negara Arab, Asia, dan Afrika, meski tak menutup kemungkinan dengan Amerika Serikat. Politik itulah yang kemudian berujung pada terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Bandung.






























































