Ketua Yayasan yang menaungi Daycare Little Aresha Jogja, DK (51) alias Diyah Kusumastuti, dituntut 10 tahun penjara. Jaksa menilai Diyah terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana terkait perlindungan anak.
"Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas nama terdakwa Diyah Kusumastuti dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi masa tahanan," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat tuntutannya dalam persidangan, Senin (12/10/2026).
Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di ruang sidang Nusantara Pengadilan Negeri (PN) Jogja. JPU menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tiga dakwaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kedua, Pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Terakhir pasal kesatu Pasal 77B jo Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kemudian Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Diminta Bayar Uang Pengganti Rp 900 Juta
JPU juga menuntut Diyah membayar denda sebesar Rp 900 juta dengan jangka waktu pembayaran 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang 1 bulan. Jika tidak dibayarkan maka harta terdakwa disita dan dilelang sebagai pengganti. Apabila tidak mencukupi akan diganti dengan kurungan selama 180 hari.
Selain itu, Jaksa juga menuntut Dyah membayar restitusi kepada 83 anak korban sebesar Rp 1.275.166.309,80, sesuai keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tanggal 9 September 2026.
"Yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," ungkap JPU.
"Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan maka kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa melalui izin dari majelis hakim. Apabila pelelangan tidak mencukupi maka akan diganti pidana pengganti 217 hari," sambungnya.
Atas tuntutan itu, pihak Diyah memutuskan akan mengajukan eksepsi yang akan digelar pekan depan.
"Kami meminta waktu 1 minggu yang mulia untuk mempersiapkan," ujar kuasa hukum Dyah kepada Majelis Hakim.
Sementara salah satu orang tua korban yang mengikuti persidangan, Imedia, mengaku puas dengan tuntutan Jaksa. Ia berharap Majelis Hakim menjadikan tuntutan jaksa ini menjadi hukuman minimal saat sidang putusan nanti.
"Puas dengan (tuntutan) JPU, tapi kan ini belum putusan ya. Kalau bisa (hukuman) maksimal, betul (minimal sesuai tuntutan JPU," harapnya.

































































