.webp)
Mahkamah Agung (MA) merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada enam poin pertimbangan MA, berikut isinya.
Dirangkum detikcom, Rabu (11/11/2026), perkara ini digugat oleh advokat Subhan Palal. Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta.
Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi. Hasilnya ialah gugatan dikabulkan oleh MA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelas hari setelah putusan diketok, salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dirilis pada, Selasa (10/11) kemarin. MA membatalkan Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA.
MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan tersebut.
"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," jelasnya.
Dalam salinan putusan itu, ada 6 poin pertimbangan MA, berikut isinya:
1. Bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu (sengketa tata usaha negara khusus) karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas;
2. Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut merupakan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam rangka menegakkan hukum dalam pelaksanaan Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada;
4. Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit. Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum;
5. Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
6. Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya," demikian bunyi putusan MA.
Tonton juga video "Tanda Tanya Gibran Niat Mundur dari Wapres atau Fight di PTUN"
