.webp)
Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dibeli di bawah harga standar sempat menjadi isu di beberapa daerah, termasuk Kalimantan. Satgas Pangan Polri bersama Satgas Pangan Daerah pun melakukan pengawasan dan memastikan jumlah pabrik sawit yang membeli TBS di bawah standar terus berkurang.
Dilansir detikNews, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri dan Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terindikasi membeli TBS dengan harga tidak wajar berkurang dari semula 280 perusahaan menjadi 194 perusahaan.
Ade Safri menjelaskan langkah pemantauan ini merupakan tindak lanjut permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran sebelumnya meminta pengawasan harga pembelian TBS di 16 provinsi sentra sawit. Pemantauan berlangsung selama 9-22 Juni 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan harga pembelian TBS oleh PKS dari perkebun swadaya non-mitra kembali normal, minimal seperti sebelum 20 Mei 2026," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Provinsi yang diawasi mencakup seluruh provinsi di Kalimantan, mulai dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Kemudian pengawasan juga dilakukan di Pulau Sumatera, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Satgas Pangan juga berkoordinasi degan dinas perkebunan daerah untuk mendorong kemitraan antara PKS dan pekebun swadaya non-mitra. Diharapkan langkah ini dapat menciptakan mekanisme pembelian TBS yang lebih transparan dan menguntungkan kedua belah pihak sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.
Bareskrim Polri telah membentuk lima tim khusus untuk melakukan klarifikasi terhadap 14 PKS yang diduga membeli TBS dengan harga tidak wajar. Sementara itu, 16 Satgas Pangan Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi telah melakukan klarifikasi terhadap 159 PKS. Ade mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam praktik pembelian TBS di bawah harga normal tersebut.
"Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mencari dan menemukan apakah terdapat peristiwa pidana yang terjadi atau tidak," jelasnya.
Tindakan tegas akan dilakukan jika ditemukan unsur pidana seperti penipuan terkait timbangan, rekayasa kualitas atau rendemen TBS, hingga pemalsuan dokumen transaksi dan dokumen timbang.
Ade menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan sejak 9 Juni 2026, harga pembelian TBS dari pekebun swadaya non-mitra di sejumlah wilayah mulai menunjukkan tren kenaikan. Di sisi lain, jumlah PKS yang terindikasi melakukan pembelian dengan harga tidak wajar terus menurun.
Satgas Pangan memperingatkan PKS yang masih membeli TBS dengan harga tidak sesuai kondisi pasar agar segera menghentikan praktik yang merugikan petani. Dia menekankan, Satgas Pangan Polri bersama Satgas Pangan Daerah akan terus melakukan mitigasi dan pengawasan guna menjaga stabilitas harga TBS secara nasional. Pekebun swadaya non-mitra yang merasa dirugikan juga diminta melapor melalui Posko Satgas Pangan Polri melalui WhatsApp di nomor 0821-7000-8911.
Baca selengkapnya di sini.
