.webp)
Pelayanan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), dihentikan sementara pada Rabu (4/11/2026). Penghentian ini terjadi sehari setelah perselisihan warga dengan petugas Bea Cukai yang berujung pada dibawanya lima petugas ke Kabupaten Bengkayang.
Informasi penghentian layanan tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi pengelola PLBN Aruk. Masyarakat, pelintas batas, dan pengguna layanan diminta menyesuaikan rencana perjalanan serta aktivitas masing-masing.
"Sehubungan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi terkini, bersama ini kami informasikan bahwa pelayanan operasional di PLBN Aruk pada Rabu, November 2026, untuk sementara ditiadakan," demikian pengumuman pengelola PLBN Aruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pengumuman yang sama, pengelola juga menyatakan bahwa informasi sebelumnya mengenai operasional yang kembali berjalan normal dibatalkan. Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo mengaku belum mengetahui adanya penghentian operasional tersebut. Dia menyebut akan menuju PLBN Aruk untuk mengetahui perkembangan situasi.
"Belum tahu. Ini saya mau ke sana," kata Sanny, Rabu (4/11).
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan penghentian sementara pelayanan maupun sampai kapan kebijakan tersebut diberlakukan.
Buntut Perselisihan Warga dan Bea Cukai
Sebelumnya, PLBN Aruk menjadi perhatian setelah terjadi perselisihan antara warga Kabupaten Bengkayang dengan petugas Bea Cukai pada Senin (2/11). Persoalan bermula saat empat warga negara Indonesia (WNI) asal Bengkayang hendak menyeberang ke Malaysia melalui PLBN Aruk. Mereka memprotes pemeriksaan barang bawaan yang dilakukan petugas Bea Cukai hingga terjadi keributan.
Situasi kemudian memanas setelah massa yang diperkirakan 100 orang mendatangi kawasan PLBN Aruk. Massa bahkan memasuki Wisma Nusantara untuk mencari petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan.
Dalam kejadian tersebut, lima petugas Bea Cukai yang masih berada di lokasi dibawa massa menuju Kabupaten Bengkayang. Persoalan itu akhirnya diselesaikan melalui mediasi di Kantor Bupati Bengkayang pada Selasa (3/11). Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, perwakilan masyarakat, dan pihak Bea Cukai.
Mediasi menghasilkan kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme adat. Kelima petugas Bea Cukai yang sebelumnya dibawa massa juga telah dikembalikan.
Dalam berita acara penyelesaian adat, tercantum kesepakatan pembayaran sanksi adat dan biaya kemanusiaan sebesar Rp 655 juta. Pembayaran tersebut dijadwalkan paling lambat dua minggu sejak kesepakatan ditandatangani.
Selain itu, kedua pihak masih merencanakan pelaksanaan upacara adat di kawasan PLBN Aruk. Namun, jadwal kegiatan tersebut belum ditentukan. Meski mediasi telah selesai dan kelima petugas kembali, pelayanan operasional PLBN Aruk justru diumumkan dihentikan sementara pada Rabu (4/11).
