Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Perubahan status kepegawaian itu dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
"Sejatinya kami di Pemda ini siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firman menjelaskan sejauh ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait kebijakan tersebut. "Bagaimana teknisnya, kami tunggu arahan dari pusat dalam bentuk juklak/juknis atau yang lain," ujarnya.
Di sisi lain, Firman belum mengetahui sumber pendanaan gaji bagi PPPK Penuh Waktu tersebut. Namun, dia mendapat informasi bahwa penggajian PPPK Penuh Waktu nantinya diambil alih oleh pemerintah pusat.
Saat ini, jumlah PPPK Paruh Waktu di Lombok Tengah mencapai 4.500 orang dan PPPK Penuh Waktu sebanyak 4.000 lebih. Para pegawai ini terdiri dar guru, tenaga kesehatan dan pegawai kantor.
Sebelumnya, Pemkab Lombok Tengah telah menggelontorkan sebesar Rp 8,1 miliar dana pada APBD-Perubahan untuk menggaji PPPK Paruh Waktu yang tertunda sejak Desember 2025. Gaji tersebut akan dicairkan secara akumulatif atau dirapel hingga 10 bulan pada awal November 2026.

















































