.webp)
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin (BB). Status Bahtiar sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 pun dinyatakan tetap sah.
Putusan dibacakan hakim tunggal PN Makassar Arwana dalam sidang yang berlangsung di Ruang Prof Oemar Seno Aji pada Senin (9/11/2026). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi membenarkan putusan perkara bernomor: 50/Pid.Pra/2026/PN Mks tersebut.
"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," ujar Soetarmi dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soetarmi turut mengapresiasi Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah bekerja keras mempertahankan argumen hukum dan mematahkan seluruh dalil pemohon selama persidangan berlangsung. Pihaknya selanjutnya akan segera merampungkan berkas perkara tersangka.
"Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," tegas Soetarmi.
Pertimbangan Hakim PN Makassar
Dalam pertimbangan hukumnya, dalil pemohon yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas, tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan. Hal ini dikarenakan telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait keberatan atas penggunaan alat bukti, Hakim menilai Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan alat bukti mana yang tidak sah, sedangkan penilaian terhadap bobot alat bukti merupakan domain pokok perkara. Hakim menegaskan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti pada penyidikan sebelumnya tidak sah, maka alat bukti tersebut tetap sah dan dapat digunakan kembali.
Hakim turut berpendapat bahwa dalam menilai alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya, titik tekannya terletak pada substansi keterangannya yang baru, bukan pada orangnya (person). Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di persidangan.
Lebih lanjut, Hakim Tunggal menguraikan Termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka.
Hakim turut menanggapi dalil Pemohon terkait tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka di dalam Surat Penetapan Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP. Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan oleh penyidik kepada Pemohon saat pemeriksaan, sehingga ketiadaan pencantuman tertulis itu tidak serta-merta membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah.
Begitu pula dalil keberatan Pemohon mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain dinilai tidak berdasar hukum dan patut ditolak.
