.webp)
Partai politik mulai mengambil ancang-ancang terkait penentuan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sejumlah partai menyebut hak menyatakan pendapat menjadi opsi yang paling rasional.
PDIP menyebut sudah ada dialog lintas fraksi di DPR terkait wacana tersebut. Mereka menyebut dialog itu merupakan aspirasi dari guru besar serta kelompok masyarakat.
"Dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkit putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia juga menyinggung putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah tingkat SMA Gibran.
"Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," katanya.
Sebagai informasi, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.
Meski demikian, MK tidak menerima gugatan pemohon. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa hasil Pilpres.
Pada 30 Oktober, MA mengabulkan kasasi terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan suket tersebut tidak sah.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA.
Golkar Bisa Pakai Hak Menyatakan Pendapat
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran. Dia menilai hak itu bisa digunakan setelah adanya putusan MA.
"Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sebab, dia mengatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dianggap tidak sah. Menurutnya, dari situ DPR sudah bisa menggunakan hak menyatakan pendapat.
"Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA," katanya.
Menurutnya, bola panas polemik ini sekarang ada di DPR. Dia mengatakan DPR bisa saja menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah atas dasar putusan MA.
"Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya.
"Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas," sambungnya.
NasDem Dorong Proses Konstitusi
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut opsi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur atau digantikan sama-sama bagus. Namun, opsi yang ada harus diproses sesuai konstitusi.
"Keduanya bagus (mundur atau digantikan) yang jelas diproses sesuai konstitusi," ujar Hermawi ketika dihubungi, Senin (9/11/2026).
NasDem menegaskan putusan MA dan MK memang harus diproses lebih lanjut sesuai konstitusi. Dari dua opsi yang ada, NasDem menyebut mendukung mana pun yang sesuai konstitusi.
"Ya, terserah Gibran, yang jelas putusan MA dan MK harus diproses lebih lanjut sesuai dengan konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional," sebutnya.
DPR Akan Tindaklanjuti
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR berakhir. Dia menyebut sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyebut setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebutnya.
"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah dia.
