.webp)
Perusahaan kini tidak bisa sembarangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dalam Pasal 228, pemerintah mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya untuk mencegah PHK. Langkah tersebut antara lain mengurangi kerja lembur, jumlah sif, jam kerja, hingga menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan. Perundingan tersebut harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan PHK harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK baru dapat dilakukan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan," bunyi Pasal 228 ayat 7, dikutip Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Pasal 229 memberikan pengecualian kewajiban perundingan bipartit bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela, berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu, pekerja yang memasuki usia pensiun, serta pekerja yang meninggal dunia.
Sementara itu, Pasal 230 melarang perusahaan melakukan PHK dengan alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui. Larangan juga berlaku terhadap pekerja yang sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.
Selanjutnya, perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan serikat pekerja, atau melaporkan tindak pidana yang dilakukan pemberi kerja.
Dilarang juga melakukan PHK terhadap pekerja yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan. PHK dengan alasan-alasan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Di sisi lain, Pasal 231 mengatur sejumlah alasan yang memungkinkan terjadinya PHK. Di antaranya perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut hingga tutup, mengalami kepailitan, melakukan penggabungan usaha, atau pekerja melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan.
Terkait hak pekerja, Pasal 232 mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK. Berikut rinciannya:
- Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
- 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
- 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
- 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
- 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
- 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
- 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
Sementara itu, rincian uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:
- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
- 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
- 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
- 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
- 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
- 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
- 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
