.webp)
Upaya hukum kasasi yang ditempuh Nur Alia Lase dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Gunungsitoli, dalam perkara kasus pungutan liar (pungli) sebesar Rp 5 juta ditolak Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, terpidana tetap dihukum selama 9 bulan penjara.
Putusan kasasi tercantum dalam nomor perkara 13132 K/PID.SUS/2026, yang dikeluarkan pada 5 November 2026. Majelis hakim diketuai Yanto, didampingi hakim anggota Sigid Triyono dan Arizon Mega Jaya.
"Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian bunyinya dikutip dari Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Sabtu (7/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan ditolaknya kasasi, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan bahwa Nur menjalani hukuman selama 9 bulan penjara. Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan denda Rp10 juta, jika kewajiban itu tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari.
Putusan PT Medan, lebih ringan dari Pengadilan Negeri Medan (PN), yang sebelumnya terpidana divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsider 30 hari kurungan.
Menurut hakim, perbuatan Nur dinilai telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c KUHP, sebagaimana dakwaan subsider.
Nur mendapatkan pengurangan hukuman di tingkat banding, vonis tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Gunungsitoli. Sebelumnya, Nur diminta dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.
Dalam dakwaan, perkara ini berkaitan dengan pungli berkisar Rp 5 juta yang terjadi di lingkungan Bawaslu Gunungsitoli pada tahun 2023.
