.webp)
Bangunan liar berdiri di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). Penertiban dilakukan tim gabungan menyusul temuan pembukaan lahan secara masif di kawasan tersebut.
Kegiatan berlangsung di kawasan Bukit Soeharto, pada Kamis (24/9/2026). Adapun wilayah penertiban mencakup Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berada dalam wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang didirikan oleh warga pendatang yang masuk dan menempati kawasan hutan konservasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara," kata Edgar, Jumat (25/9/2026).
Edgar menyebut bangunan liar tersebut didirikan oleh warga yang bukan berasal dari wilayah setempat. Kemudian mereka membangun pondok dan membuka lahan untuk menanam tanaman kebun.
"Penduduk yang tinggal bukan berasal dari wilayah setempat, tapi menduduki lokasi ini. Mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun dan ini sangat dilarang undang-undang kehutanan," ucapnya.
Warga Pendatang Buat Bangunan di Hutan
 Tim gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa/Humas Otorita IKN) |
Terpisah, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengungkapkan kawasan Tahura Bukit Soeharto menghadapi tekanan serius. Hal ini akibat pendudukan ilegal dan pembukaan lahan.
"Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Mereka hanya datang lalu membangun rumah. Ini fakta di depan mata," katanya.
Sebagian penghuni mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka tempati merupakan kawasan hutan. Bahkan, satu orang yang tinggal di kawasan konservasi menguasai dua sampai lima hektare.
"Kita sama-sama sudah berkeliling dan melihat pembukaan lahan secara masif. Ketika kami tanya, mereka mengatakan tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Satu orang bahkan menguasai dua sampai lima hektare," ungkap Thomas.
Ia menegaskan penertiban ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kawasan hutan konservasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menegakkan aturan dalam menjaga lingkungan.
"Kami datang untuk menegakkan aturan dengan menyelamatkan hutan konservasi yang merupakan tugas kita bersama. Kepentingan besar kita ke depan untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan kota hutan," pungkasnya.
Tim gabungan juga menerima aspirasi masyarakat yang menyatakan bersedia meninggalkan kawasan. Aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Otorita IKN.
"Tanggapan hari ini beragam. Ada masyarakat yang mengatakan, 'Oke Pak, kami siap keluar dari lokasi ini, tapi dengan catatan, baik yang di dalam maupun di luar hutan harus diperlakukan adil'," ujar Thomas.
Diketahui, penertiban ini melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Otorita IKN, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Unsur TNI (Polisi Militer Kodam VI/Mulawarman, Kodim 0906/Kutai Kartanegara, Kodim 0913/Penajam Paser Utara), Unsur kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, Polresta Kawasan IKN, Polres Penajam Paser Utara, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Sepaku, dan Polsek Loa Janan).
Turut terlibat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
