.webp)
Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang diberikan pemerintah pada tahap pertama sebesar Rp 10 triliun telah terserap seluruhnya per 28 Oktober 2026. Dana yang dicairkan pada 14 Oktober 2026 tersebut dimanfaatkan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim pelayanan kepada fasilitas kesehatan (faskes).
Adapun pembayaran klaim ini sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, dana bantuan pemerintah tersebut menjadi tambahan dukungan bagi BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seluruh dana yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
"Dana bantuan sebesar Rp 10 triliun ini telah kami manfaatkan seluruhnya untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada faskes. Dukungan pemerintah ini membantu memperkuat pembiayaan Program JKN, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta," ujar Rizzky dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).
Menurutnya, pembayaran klaim memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan. Dengan pembayaran klaim yang berjalan sesuai ketentuan, fasilitas kesehatan memiliki dukungan pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
Rizzky juga menjelaskan bahwa pemberian dana bantuan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan.
Regulasi tersebut menjadi landasan dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana bantuan agar penggunaannya tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan memastikan penggunaan dana bantuan dilakukan sesuai peruntukan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pencatatan serta pelaporan pemanfaatan dana juga menjadi bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Rizzky menegaskan bahwa terserapnya seluruh dana bantuan tahap pertama tidak berarti proses pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan terhenti. BPJS Kesehatan tetap menjalankan kewajiban pembayaran klaim melalui pengelolaan DJS Kesehatan dan sumber pembiayaan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tetap kami laksanakan sesuai ketentuan. Kami terus memastikan setiap klaim diproses melalui tahapan yang berlaku, sehingga hak fasilitas kesehatan dapat dipenuhi berdasarkan hasil verifikasi dan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan," jelas Rizzky.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan direncanakan kembali menerima dana bantuan pemerintah untuk kecukupan DJS Kesehatan tahap kedua sebesar Rp10 triliun pada November 2026. Dukungan lanjutan ini diharapkan semakin memperkuat kecukupan DJS Kesehatan serta mendukung keberlanjutan pembiayaan Program JKN.
"Dukungan pemerintah melalui dana bantuan ini merupakan salah satu bentuk sinergi untuk menjaga kecukupan DJS Kesehatan. Namun, pengelolaan dana jaminan sosial juga harus terus diperkuat secara berkelanjutan. Kami berkomitmen menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel agar Program JKN dapat terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat," pungkas Rizzky.
Tonton juga video "Wamenkes Bicara Solusi Penumpukan Operasi Katarak Pakai BPJS di RI"
(anl/ega)
