.webp)
Perubahan teranyar dalam penerimaan mahasiswa baru di Suriah telah memupuskan rencara Lin Najab. Perempuan berusia 23 tahun asal Damaskus itu adalah salah satu dari sedikit perempuan di kampusnya yang tengah menempuh studi teknik mekatronika.
"Rencana awal saya adalah melanjutkan studi ke jenjang magister," kata Najab kepada DW.
Namun, pada awal Oktober, Kementerian Pendidikan Suriah mengumumkan aturan baru terkait dua perguruan tinggi yang baru didirikan, yakni Universitas Ilmu Pertahanan Nasional dan Universitas Ilmu Keamanan Suriah. Universitas yang pertama kini membatasi beberapa program studinya hanya untuk mahasiswa laki-laki, sedangkan universitas kedua membatasi partisipasi perempuan secara keseluruhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan baru ini lantas menggagalkan rencana Najab. "Sekarang saya harus mulai memikirkan opsi lain," jelasnya. "Mungkin harus pindah ke provinsi lain untuk melanjutkan studi."
Perempuan Suriah masih bisa menempuh jurusan serupa namun perlu mendaftar di universitas atau perguruan tinggi umum lainnya.
Pindah ke provinsi lain, jauh dari keluarga, menimbulkan kesulitan lain, lanjut Najab. Akomodasi mahasiswa di asrama memang tidak nyaman, tetapi perempuan yang tinggal sendirian masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Suriah yang konservatif.
"Bahkan jika seorang perempuan muda memutuskan untuk tidak menyerah dan ingin belajar di luar provinsinya, orang tuanya akan menentang gagasan tersebut, baik karena alasan keamanan ataupun karena orang tua tidak ingin putrinya belajar di tempat lain," kata Najab.
Larangan yang Kontroversial
Keputusan untuk melarang perempuan mengikuti program studi di perguruan tinggi baru yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan itu telah memicu kontroversi baik di dalam maupun di luar negeri.
"Jenis kelamin seseorang tidaklah menentukan kemampuan. Seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah standar akademik yang tinggi, yang sedang saya upayakan," kata Najab. "Di Suriah, kita membutuhkan pendidikan yang lebih baik dan lulusan yang berkualitas, jadi mari kita lihat di mana orang-orang terbaik berada, tanpa memandang jenis kelaminnya."
Fatoun Kharbatli, seorang aktivis dari Aleppo, juga menentang gagasan pembatasan jurusan tertentu hanya untuk satu jenis kelamin tertentu. "Seseorang seharusnya memilih bidang di mana ia melihat kemampuannya dapat berkembang," katanya kepada DW.
"Kami telah tertindas selama 60 tahun, jadi sekarang mari kita menjadi bangsa yang sejalan dengan peradaban global tanpa menyimpang dari rasa hormat dan dasar-dasar agama kita," Qamar al-Yaser, seorang ibu tiga anak di pedesaan Damaskus, yang meyakini larangan tersebut beralasan.
Sektor-sektor yang telah mengecualikan perempuan "Memerlukan fisik yang kuat, usaha besar, perjalanan, pengaturan di lapangan, hingga menginap di lokasi kerja terpencil," kata al-Yaser. "Kondisi-kondisi ini lebih cocok bagi laki-laki daripada perempuan."
Jika ditelaah lebih dalam, beberapa aturan penerimaan baru tersebut tampaknya tidak terlalu bertujuan untuk membatasi perempuan Suriah dalam memilih program studi tertentu, melainkan lebih untuk mencegah mereka bergabung dengan angkatan bersenjata.
Contohnya, untuk dapat kuliah di Universitas Ilmu Pertahanan Nasional, mahasiswa diwajibkan untuk bertugas di militer Suriah. Lulusan Universitas Ilmu Keamanan juga harus berkomitmen untuk bertugas hingga 20 tahun di pasukan keamanan dalam negeri.
Apakah ini pertanda buruk?
Apakah ini berarti pemerintah baru Suriah semakin giat membatasi dalam hal hak-hak perempuan?
Human Rights Watch berpendapat demikian. Beberapa hari setelah pengumuman penerimaan mahasiswa baru, organisasi tersebut merilis pernyataan yang mengkritik kebijakan tersebut. "Aturan diskriminatif tersebut jelas melanggar kewajiban hukum internasional Suriah dan menjadi suatu pola yang mengkhawatirkan otoritas transisi yang membatasi peran perempuan di lembaga-lembaga negara serta memperkuat stereotip gender," jelas organisasi tersebut.
Selain larangan masuk ke akademi militer, terdapat juga aspek lain dari aturan penerimaan mahasiswa baru yang mungkin lebih mengkhawatirkan.
Pembatasan terhadap mahasiswi juga diterapkan di sebuah institut perkeretaapian di Aleppo, institut pelatihan minyak dan gas di Rmeilan, Homs, Deir el-Zour, dan Baniyas, serta program studi radio dan televisi di Idlib.
Di tempat lain, laki-laki dilarang mengikuti pelatihan taman kanak-kanak, sekolah keperawatan serta kursus kebidanan. Program-program ini diperuntukkan khusus bagi perempuan.
Semua ini terjadi di tengah sejumlah pembatasan lain serta pernyataan-pernyataan pejabat yang memicu kekhawatiran. Salah satunya, insiden terbaru yakni perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap buku pelajaran sekolah untuk tahun ajaran 2026–2027.
Kementerian Pendidikan sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menghapus gambar dan simbol yang terkait dengan rezim otoriter sebelumnya yang dipimpin oleh diktator Bashar Assad.
Namun, pekan ini para jurnalis juga memperhatikan perubahan lain: Gambar perempuan dalam buku pelajaran yang sebelumnya memperlihatkan rambut terurai telah dihapus, atau diubah sehingga kini mereka mengenakan jilbab. Patung bertelanjang dada yang tergambar dalam salah satu buku pelajaran kini mengenakan rompi. Gambar sekelompok pria yang sedang menari juga telah dihapus.
Sikap terhadap prajurit perempuan
Para pejabat menyatakan bahwa beberapa aturan yang mendiskriminasi gender yang diterapkan di lembaga-lembaga keamanan baru tersebut sebenarnya diwarisi dari era Assad yang telah dilebur saat membentuk lembaga-lembaga baru, pada awal tahun ini.
Penolakan terhadap prajurit dan pemimpin militer perempuan umum ditemui di kalangan yang lebih konservatif di Timur Tengah. Meskipun banyak negara Arab mengizinkan perempuan untuk masuk ke perguruan tinggi militer dan bertugas, perempuan sering kali dibatasi pada peran non-tempur atau simbolis, demikian dilaporkan dalam studi tahun 2024 oleh lembaga think tank yang berbasis di Washington, Middle East Institute (MEI).
Di Suriah, meskipun perempuan secara historis telah berpartisipasi dalam dinas keamanan, hal itu dilakukan "Dalam kapasitas yang terbatas dan sebagian besar bersifat simbolis," demikian dikonfirmasi oleh Syrian Center for Defense and Security Studies dalam sebuah makalah kebijakan yang diterbitkan tahun ini.
Namun, hanya karena suatu gagasan tersebar luas, bukan berarti gagasan tersebut benar, demikian kata para pembela hak asasi manusia.
Stereotip gender
"Keragaman gender di sektor keamanan memungkinkan semua warga negara dipandang setara dalam segala aspek tugas dan kewajiban mereka terhadap negara, termasuk dalam mempertahankan negara," kata Dina Arakji, penulis studi MEI. "Mengizinkan perempuan bergabung dengan militer … dapat memajukan perspektif masyarakat terhadap perempuan dalam peran-peran yang tidak konvensional berdasarkan gender."
Larangan ini memberikan pesan kepada para perempuan muda Suriah tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, demikian argumen aktivis Suriah Rana al-Ash dalam sebuah komentar mengenai larangan tersebut untuk organisasi yang berbasis di Paris, Gerakan Politik Perempuan Suriah. "Ketika pesan-pesan ini tercermin dalam persyaratan penerimaan, menghadapi ekspektasi keluarga dan masyarakat menjadi semakin sulit karena lembaga pendidikan justru mendukungnya," kata al-Ash.
Bagi Nadra Bunni, seorang analis Suriah di Middle East Institute Switzerland, masih belum jelas apakah "Pembatasan berbasis gender akan menjadi ciri khas Suriah yang baru."
Namun, kemarahan Bunni atas larangan penerimaan ini memunculkan pertanyaan mendasar, "Akankah otoritas baru Suriah membangun budaya di mana keputusan pemerintah dapat dipertanyakan dan dibatalkan," tanyanya dalam sebuah komentar untuk publikasi daring, Syria In Transition, "Atau [mereka] mengirim pesan kepada warga bahwa suara mereka tidak memiliki dampak yang berarti?"
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
Tonton juga video "Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad Resmi Divonis Mati!"
(nvc/nvc)
