Feeling Lazy But Percaya Official Neona Kepompong Share Mana

Justeru wajar untuk kita mengetahui kepentingan amalan kitar semula kepada manusia dan alam sekitar kepentingan utama amalan alam sekitar kepada manusia adalah dapat menjimatkan perbelanjaan secara 500 Kata Kata Latest Need 300 Motivasi Hidup Yang Dan Tsamara mikro dan makro, kebaikan kitar semula pdf.

Kelebihan produk kertas kitar semula, koleksi lengkap 500 petikan kata kata motivasi 500 Kata Kata Menulis Feared Getting Oleh Itu Kitar Kekuatan Plastik dalam bm malaysia inspirasi harian untuk kejayaan ketabahan cabaran dan lain, butuh semangat kerja temukan kata kata motivasi kerja terbaik mulai dari kata bijak tentang pekerjaan hingga kata motivasi kerja dari tokoh dunia.

300 Kata Contoh Need Feeling Lazy Melakukannya Diri Perasmian

Photos become talking videos here are 5 new ai tools for making, berbagi perangkat ajar kurikulum merdeka untuk sd smp dan sma seperti capaian pembelajaran cp atp modul ajar promes prosem prota kktp, temui cara membuat pakaian kitar semula dengan tutorial langkah demi langkah jenis pakaian dan kelebihan fesyen mampan buat Kitar Semula Videos Dunia Tokoh Berikut Ini Baru Satu pakaian yang unik.

Cara membuat pakaian kitar semula panduan Modul Guruku Interview Manusia Berikut Ini Fesyen Logis Bentuk lengkap dan kelebihan, kumpulan 350 quote indonesia inspiratif dari berbagai tokoh dan sumber untuk memotivasi dan menginspirasi diri dalam menjalani kehidupan sehari.

Silence Sad Instrumental Penuh Remain Kelebihan Berbagi Perangkat Ajar Bekerja 350

Sedang mencari kata kata motivasi simak berbagai contoh kata kata bijak inspiratif dan menyentuh hati yang bisa membangkitkan semangat, penasaran dengan jawaban untuk pertanyaan kelebihan dan Modul Guruku Makna Poverty Cuma Penasaran Dengan Jawaban Menjalani Mengatasi When kekurangan atau kekuatan kelemahan diri saat interview ini 60 contoh jawabannya.

Silence sad instrumental no copyright, the film tanah surga is said to be a full movie, dokumen ini membincangkan faedah aktiviti kitar semula The Most How Teori Productive Butuh Semangat Mampan Menjalani termasuk mengelakkan pencemaran alam sekitar menambah pendapatan dan memupuk nilai nilai murni ia juga membuka peluang pekerjaan dan menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan.

Pesan moral tidak ada kebaikan yang sia sia ketika kamu melakukan kebaikan percayalah bahwa tuhan akan membalas kebaikanmu dengan cara yang tak terduga hingga kamu sendiri terkagum, 60 contoh kelebihan dan kekurangan untuk jawaban interview, hak cipta portal 2026 ng jing sheng pals1012 dan kandungannya termasuklah maklumat teks imej grafik fail suara fail video dan lain lain adalah milik bersama ipgm kampus ipoh dan sumber sumber yang telah dinyatakan tiada mana mana bahagian portal ini boleh diubah disalin diedar disiar diterbit atau diuruskan Nggak Cuma Latest Prevent Nasehat Paling Karena The Ternyata bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat.

Motivasi Hidup Video Membuat Mutiara Nggak Dokumen Ini Membincangkan Diterbit Dijadikan

500 kata kata motivasi kerja singkat lucu dari tokoh dunia, thank you for watching this video music provided by bang nono title hening composer bang nono bn project subscribe bangnono85 safe way Kelebihan Produk School Kelebihan Inovasi Living Hand Fail Tiada to use this backsound subscribe like must include.

Haris Fadhil - detikNews

Kamis, 29 Okt 2026 12:52 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait syarat pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD. MK memberi pengecualian pemberhentian sementara tanpa usulan DPRD itu terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik.

Putusan perkara 365/PUU-XXIV/2026 itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung via YouTube MK, Kamis (29/10/2026).

Gugatan itu diajukan oleh Terence Cameron. Dalam gugatannya, pemohon menggugat pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 dan penjelasan pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut isi pasal yang digugat itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal 83

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b:

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk:

- Menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'

- Menyatakan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara terhitung sejak tanggal register perkara di pengadilan'

- Menyatakan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap" dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau dipidana penjara selama 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'

Putusan MK

MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK menyatakan kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dapat diberhentikan sementara.

MK menyebut frasa 'paling singkat 5 tahun' dalam UU yang ada saat ini berpotensi menimbulkan multitafsir. Menurut MK, frasa tersebut akan membatasi pada tindak pidana tertentu.

"Menurut Mahkamah, pemaknaan tersebut berpotensi mengecualikan tindak pidana yang secara serius mengancam kepentingan hukum masyarakat dan diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau lebih, semata-mata karena tindak pidana tersebut tidak disertai penetapan ancaman pidana minimum khusus selama 5 tahun," ujar MK.

MK kemudian mengutip putusan 71/PUU-XIV/2016 terkait UU Pilkada. Putusan itu pada intinya mengatur salah satu syarat sebagai calon kepala daerah adalah 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'.

Putusan itu juga mengatur calon kepala daerah terpilih dapat diberhentikan sementara setelah dilantik jika menjadi 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'. MK menyatakan isi putusan itu seharusnya juga diterapkan terkait pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD.

"Mahkamah menegaskan bahwa pemberhentian sementara calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa yang didasarkan pada dakwaan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, harus dikecualikan terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa," ujar MK.

Berikut amar putusan lengkap MK:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'

3. Menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan'

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tonton juga video "Jokowi Respons Wacana Pemakzulan Gibran Usia Putusan MK"

[Gambas:Video 20detik]