.webp)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan beton Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2025. Pihak Kejari mengungkapkan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus itu.
"Kalau dari penyelidikan insya Allah enggak lama ke penyidikan. Karena kan sudah ada petunjuk dari Intel. Cuma kita cari apa ada perbuatan melawan hukum," kata Kasi Intelijen Kejari Parepare, Andi Unru kepada detikSulsel, Rabu (28/10/2026).
Unru mengungkapkan kasus proyek jalan beton tahun anggaran 2024-2025 tersebut segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Langkah itu dilakukan agar saksi-saksi nantinya dapat dimintai keterangan resmi dalam berita acara pemeriksaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, makanya kita nanti naikkan ke penyidikan, karena nanti di-BAP di situ. Ada nanti terungkap perbuatan melawan hukumnya," ujar Andi Unru.
Dia menjelaskan, penyidik Kejari Parepare tidak perlu menghadirkan saksi ahli dalam tahap awal penanganan kasus itu. Kehadiran saksi ahli baru akan dibutuhkan jika perkara berlanjut ke tahap penuntutan.
"Nah nanti tuh naik ke penyidikan enggak usah lagi cari ahli dulu. Nanti setelah mau ke penuntutan baru tetap ada ahli," ungkapnya.
Meski masih penyelidikan, Kejari Parepare optimis penyidikan kelak akan bermuara pada penetapan pihak yang bertanggung jawab. Pihak kejaksaan meyakini tersangka akan ditetapkan begitu proses hukum berjalan.
"Insya Allah ada (tersangka)," tegas Andi Unru.
Dugaan penyimpangan pada proyek jalan beton di samping kantor KUA Lapadde itu berawal dari ditemukannya indikasi pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Temuan tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan.
"Dugaannya, beton yang dia enggak sesuai spesifikasi. Menurut LHP dari BPK, enggak memenuhi spek. Ada kerugian negara yang diperbuat," terangnya.
Berdasarkan laporan BPK, indikasi kerugian keuangan negara dipicu oleh adanya kekurangan volume pengerjaan fisik. Nilai kerugian tersebut terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan total anggaran proyek jalan beton itu.
"Volume dan spesifikasinya itu ada Rp 350 jutaan (kerugian negara) dari total nilai kontrak Rp 385 juta," jelas Andi Unru.
Kejari Parepare kini bersiap melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Seluruh rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan.
"Yang dipanggil ya yang terlibat. Kontraktor, PPK, ahli dari BPK kenapa bisa sampai ada temuannya sampai Rp 350 juta itu. Paling lama 2 bulan atau 60 hari (proses penyidikan)," pungkasnya.
Untuk diketahui, pengusutan perkara itu diawali dari laporan masyarakat yang masuk ke pihak kejaksaan. Laporan tersebut menuding adanya dugaan penggelembungan anggaran pada pengerjaan fisik jalan.
"Laporan dari LSM Ajatappareng mengenai dugaan mark up tiga jalan di Parepare," ungkap Andi Unru kepada detikSulsel, Selasa (28/7).
