.webp)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Pemerintah Kota Padang mengkaji pemanfaatan material sedimen hasil pengerukan sungai. Ia mendorong potensi ekonomi material sedimen tersebut dikaji agar menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Usulan tersebut disampaikan saat Andre meninjau penanganan pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, bersama Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi.
Menurut Andre, material pasir dan sedimen yang dikeruk dari sungai selama penanganan bencana perlu ditelaah lebih lanjut nilai manfaat ekonominya. Jika secara teknis, lingkungan, dan regulasi memungkinkan, material tersebut dapat dimanfaatkan secara legal sehingga tidak seluruhnya harus dibuang ke lokasi penampungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teman-teman BWSS V Padang menyampaikan bahwa sekitar 700 ribu meter kubik material sudah dikeruk dari Batang Kuranji. Namun, setelah banjir besar pada 10 Oktober, masuk lagi sekitar 500 ribu meter kubik sedimen. Ini jumlah yang sangat besar," kata Andre, dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
"Saya sudah meminta agar BWS berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk mengkaji apakah material akibat banjir tersebut bisa dimanfaatkan dan memberikan tambahan PAD bagi Kota Padang," kata Andre.
Andre menegaskan, usulan tersebut bukan berarti material sungai dapat langsung diperjualbelikan tanpa kajian. Pemerintah perlu memastikan status material, kelayakan pemanfaatan, aspek lingkungan, serta mekanisme pengelolaan dan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang memungkinkan menurut aturan, kita cari solusinya. Jangan sampai material yang sebenarnya berpotensi dimanfaatkan hanya menjadi beban pembuangan," ujarnya.
Menurutnya harus ada kajian terkait pemanfaatan material sedimentasi tersebut agar dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Di sisi lain proses penanganan sungai juga tetap berjalan.
"Tetapi semuanya harus dikaji secara benar, sehingga penanganan sungai tetap menjadi prioritas dan pemanfaatannya juga bisa memberikan manfaat bagi daerah," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Dalam peninjauan tersebut, Andre juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana dan normalisasi sungai di Sumatera Barat.
Andre menilai, pengerukan sedimen dan penguatan sungai membutuhkan dukungan anggaran besar serta koordinasi lintas instansi. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis perlu memastikan setiap pekerjaan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menteri PU Dody Hanggodo. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan Sumatera Barat," tutur Andre.
"Sekarang kita melihat pekerjaan berlangsung di lapangan. Kita juga harus berpikir bagaimana penanganan ini bisa memberi manfaat maksimal, termasuk kemungkinan pemanfaatan material sedimen untuk menambah PAD daerah," kata Andre.
Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan pengerukan sedimen Batang Kuranji menghadapi tantangan karena material kembali terbawa ketika banjir terjadi. Reski menyebut sekitar 700 ribu meter kubik material telah dikeluarkan dari alur sungai. Namun, setelah banjir besar pada 10 Oktober 2026, diperkirakan terdapat tambahan sekitar 500 ribu meter kubik sedimen.
"Ketika terjadi banjir, material dari bagian hulu kembali terbawa ke bawah. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan mengeruk sedimen di bagian hilir. Dalam kondisi ideal, kita perlu membangun bangunan pengendali sedimen di bagian hulu supaya material tidak terus terbawa ketika hujan deras," jelas Reski.
Reski menyebut, BWS Sumatera V telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang terkait lokasi penampungan material hasil pengerukan. Dalam paparannya, terdapat 41 titik disposal yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan material dan menekan biaya pengangkutan.
Sementara itu, terkait gagasan pemanfaatan material sebagai sumber PAD, Reski menyampaikan bahwa hal tersebut perlu dikaji bersama pemerintah daerah, terutama untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Diketahui, banjir berulang menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan Batang Kuranji dan Batang Air Dingin. Kedua sungai tersebut menjadi fokus utama pekerjaan di Kota Padang karena besarnya dampak banjir dan material sedimen yang terbawa ke kawasan hilir.
Untuk itu, pemerintah tidak hanya melakukan normalisasi alur sungai, tetapi juga menyiapkan penanganan permanen berupa pembangunan bendungan, cek dam, tanggul, dan bangunan pengendali sedimen. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi sumber daya air pascabencana.
BWS Sumatera V memaparkan alokasi rehab-rekon untuk Kota Padang sekitar Rp782 miliar. Sementara itu, total alokasi penanganan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi sumber daya air di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp4,3 triliun.
Andre berharap koordinasi antara BWS Sumatera V dan Pemko Padang dapat segera menindaklanjuti kajian pemanfaatan sedimen tanpa mengurangi prioritas penanganan banjir.
"Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat dan penanganan sungai harus terus berjalan," ujarnya.
"Pada saat yang sama, kita ingin melihat apakah ada peluang agar material hasil pengerukan dapat dikelola secara tepat dan memberi nilai tambah bagi Kota Padang. Kalau bisa membantu menambah PAD sesuai aturan, tentu itu layak dikaji," tutur Andre.
Tonton juga video "Gerindra Sebut Hubungan Prabowo-Jokowi Baik: Isu Panas-Dingin Tak Benar"
