.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil) mengungkap sejumlah persoalan infrastruktur di Indonesia. Persoalan tersebut mencakup masalah jalan daerah, bendungan, hingga proyek irigasi.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengatakan, berbagai infrastruktur yang telah dibangun dinilai belum memberikan manfaat optimal karena belum terintegrasi. Akibatnya infrastruktur yang sudah dibangun belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat.
"Akar masalahnya ini sering kami berbicara, diskusi dengan Pak Menko, jadi belum tersambung sebenarnya akar masalahnya itu. Aset berdiri sendiri-sendiri, belum tersambung sebagai satu sistem," kata Nazib dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kualitas Jalan Daerah
Nazib menyoroti kondisi jalan daerah yang masih tertinggal dibandingkan jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai 94%, sedangkan jalan provinsi sekitar 70% dan jalan kota sekitar 80%.
Sementara itu, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru berkisar 50-55%. Artinya, sekitar 45-50% jalan kabupaten masih berada dalam kondisi tidak mantap.
"Jalan nasional kita tahu kemantapannya 94%, jalan di kota punyanya pemerintah kota itu kira-kira 80%-an. Jalan provinsi kemantapannya 70%, yang jadi problem itu adalah jalan kabupaten, kemantapannya kurang lebih 50-55%," ungkapnya.
Nazib menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya keterhubungan antara infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jalan nasional yang kondisinya baik belum tentu didukung jalan daerah dengan kualitas serupa.
Bendungan Tanpa Irigasi
Ia juga mencontohkan sejumlah bendungan yang belum dilengkapi jaringan irigasi sehingga airnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengairi lahan pertanian. Dari lima bendungan baru dengan potensi layanan hampir 40.000 hektare sawah, baru sekitar 38,5% lahan yang terlayani.
Persoalan lainnya adalah pembangunan fasilitas publik yang belum diikuti ketersediaan infrastruktur pendukung. Nazib mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat yang perlu dipastikan memiliki akses jalan dan listrik agar dapat beroperasi secara optimal.
"Jadi contoh misalnya SR (Sekolah Rakyat) dibuat, tapi jalannya belum, listriknya belum ada, nah ini harus kita pantau betul-betul karena ini program Bapak Presiden Prabowo Subianto," tutup Nazib.
Tonton juga video "Solusi Pemerintah Biar Mudik Gak Macet Parah Lagi di Gilimanuk-Ketapang"
(ily/ara)
