.webp)
Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka-bukaan soal menggeser anggaran demi mencukupi kebutuhan belanja negara. Langkah ini diambil lantaran pemerintah perlu menyeimbangkan antara belanja dengan pendapatan.
"Saya ilustrasikan dengan gambar angka-angka besar ini. Ada APBN awal dan ada outlook APBN 31 Desember. Di APBN awal pendapatan itu kita bayangkan Rp 3.154 triliun, tapi kemudian outlook ini harus kita naikkan sedikit, jadi saya menaikkan kira-kira Rp 50 triliun. Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat Rp 3.843 triliun tadinya, kita bayangkan sekarang belanjanya menjadi Rp 3.942 triliun," ujar Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat (30/10/2026).
Suahasil mengatakan belanja meningkat maka pendapatan harus meningkat, defisitnya dinaikkan namun pembiayaannya dibuat supaya tetap kredibel. Pertanyaannya, kata Suahasil, belanja meningkat karena apa?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil menjelaskan ada unprecedented event yang tidak pernah bayangkan yaitu bencana alam. Bencana alam sampai dengan saat ini dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara, lalu ke beberapa tempat lain termasuk kebakaran hutan lahan.
Menurut Suahasil bencana yang ditangani ini membuat tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun sendiri. Selain itu ada beberapa tambahan belanja terutama untuk subsidi dan kompensasi energi, BBM dan yang lain.
"Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan karena itu belanja meningkat," terang Suahasil.
Alhasil, untuk membiayai semua peristiwa di atas, pemerintah melakukan pergeseran anggaran.
"Rumusnya kan cuma dua itu. Nah inilah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, tetapi di dalam skala belanja Rp 3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp 300 triliun, ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut," jelas Suahasil.
(hns/hns)
