.webp)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, termasuk pembalut. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi atau tampon tax belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi.
Menurutnya, produk menstruasi bukan kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu ditinjau dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya," ujar Dahlia dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom Jumat (30/10/2026).
Dia menilai, negara seharusnya memastikan perempuan dapat mengakses kebutuhan kesehatan reproduksi dengan layak dan terjangkau. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari.
Dahlia juga menyoroti persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni kondisi ketika perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan.
Kebutuhan produk menstruasi juga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pembalut selama menstruasi. Produk sejenis dibutuhkan perempuan dalam kondisi reproduksi lain, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran.
Dampak Pajak terhadap Perempuan Berpenghasilan Rendah
Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, mengatakan dampak kebijakan perpajakan terhadap perempuan juga telah disoroti melalui keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam keterangan tersebut, Komnas Perempuan menyoroti potensi bertambahnya beban ekonomi perempuan akibat PPN, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan turut bertanggung jawab mengelola kebutuhan rumah tangga.
Pengalaman perempuan di wilayah kepulauan, misalnya, menunjukkan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini mencakup pembelian produk kebersihan menstruasi, akses layanan kesehatan reproduksi, hingga pendidikan anak.
Dampak kebijakan perpajakan juga perlu memperhitungkan kondisi kelompok perempuan yang beragam, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pekerja informal.
Sri menegaskan, kebijakan yang terlihat berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara. Pemerintah perlu mempertimbangkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan dalam menyusun kebijakan perpajakan.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menilai kebijakan perpajakan yang tampak netral belum tentu menciptakan keadilan secara substantif.
"Produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari. Perempuan tidak dapat memilih untuk tidak menstruasi, sedangkan kemampuan untuk membeli produk menstruasi sangat bergantung pada kondisi ekonomi," tegas dia.
Karena itu, ia menyebut pengenaan pajak terhadap produk tersebut dinilai berpotensi memperberat beban perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Komnas Perempuan memandang kebijakan perpajakan perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
Tanggung jawab negara untuk memastikan akses terhadap kesehatan reproduksi, menurut Komnas Perempuan, sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 57 ayat (1), mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi harus memperhatikan aspek yang khas, terutama reproduksi perempuan.
Atas dasar itu, Komnas Perempuan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah membebaskan produk menstruasi dari pajak, baik melalui pengecualian dari objek PPN maupun skema PPN ditanggung pemerintah.
Komnas Perempuan juga meminta pembuat kebijakan memastikan kebijakan fiskal tidak menambah hambatan bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga kesehatan reproduksi.
