.webp)
Anggota Wantimpres RI Ignasius Jonan merespons kritikan Singapura dan Malaysia mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah terjadi di Indonesia. Ia mempertanyakan maksud dan tujuan kedua negara tersebut memberi kritik.
Pernyataan Ignasius Jonan disampaikan lewat Instagram resminya @ignasius.jonan, dilihat detikcom, Kamis (22/10/2026). Dia awalnya menyinggung banyak perusahaan yang terkait karhutla dimiliki perusahaan di Malaysia dan Singapura.
"Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Karena banyak perusahaan yang sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Malaysia dan Singapura," kata Ignasius.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ignasius menyayangkan kritik itu juga disampaikan terbuka di media sosial. Ia juga menyampaikan adanya ancaman yang disampaikan secara terbuka.
"Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial, apalagi juga melakukan ancaman secara terbuka, menurut saya tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang," ucap Ignasius.
Lebih lanjut, Ignasius juga menyinggung ada perjanjian ASEAN mengenai karhutla. Perjanjian itu, kata dia, diteken semua negara ASEAN.
"Kita bicara kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut karhutla. Singapura dan Malaysia melakukan kritik lewat para tokohnya, padahal kita sudah memiliki framework ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani dan diratifikasi di Malaysia oleh 10 negara. Semua negara ASEAN sepakat dalam framework ASEAN," ujar dia.
"Apakah Malaysia atau Singapura memiliki playbook yang berbeda? Ataukah hanya untuk bicara secara politis untuk melayani konstituennya? Saya pikir ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik," lanjut dia.
Atas dasar itulah Ignasius mengajak Singapura dan Malaysia bekerja sama menangani karhutla daripada mengkritik secara terbuka.
"Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup. Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa bersama, menangani perdagangan obat bius bisa bersama, kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka?" tegas dia.
Kalaupun ada unsur kesengajaan, kata dia, bisa dicari bersama. Dia mengajak persoalan karhutla ditangani bersama.
"Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng diselesaikan, karena banyak juga perusahaan itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau listed di Malaysia atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari, tapi yang penting adalah kita bekerja sama, tidak perlu mengkritik, tidak perlu saling melalukan hal-hal yang saling menghina. Karena ini framework-nya framework ASEAN," tutur dia.
Simak juga Video 'Parlemen Malaysia Protes Soal Karhutla Pakai Bahasa Jawa':
(dek/gbr)
