.webp)
DPRD Lombok Tengah mendorong keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu merespons kontrak lima tahun antara Dorna Sports dengan ITDC yang selesai pada tahun ini.
Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, mengatakan ajang MotoGP Mandalika mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lombok Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang balap motor dunia itu juga memperluas kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih dari itu, kita harus memastikan bahwa kegiatan berskala internasional ini memberikan dampak ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," kata Ramdan dalam sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kabupaten Lombok Tengah di Kantor DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026).
Ramdan mengapresiasi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Meski demikian, Ramdan mengingatkan keberhasilan MotoGP tidak boleh hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan balapan dan jumlah kunjungan wisatawan.
Menurut dia, dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. "Kita harus memastikan bahwa kegiatan berskala internasional ini memberikan dampak ekonomi yang nyata oleh masyarakat," ujar Ramdan.
"Selain menjaga keberlanjutan ajang balap tersebut, DPRD juga mendorong agar peluang ekonomi yang tercipta dapat dimanfaatkan secara optimal," imbuh politikus Partai Gerindra itu.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas destinasi wisata, pelayanan, infrastruktur, kebersihan lingkungan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Kawasan Mandalika, dia berujar, diharapkan semakin dikenal karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya.
Di sisi lain, DPRD mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dalam meningkatkan PAD. Ia menegaskan optimalisasi pendapatan daerah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha secara berlebihan," pungkasnya.
