.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut sudah ada komunikasi PDIP terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Komunikasi itu dilakukan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Terakhir saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto," kata Kholid ketika dihubungi, Rabu (28/10/2026).
Kholid menjelaskan Hasto menyambut aspirasi publik yang dibawa PKS terkait polemik ijazah ini. Kholid menyebut akan menjalin komunikasi dengan pihak lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya, bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait ijazah gate yang disampaikan ke PKS," kata dia.
"Nanti kita liat dinamika respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," tambahnya.
Sebelumnya, PDIP telah menanggapi PKS yang akan membangun komunikasi dengan partai lain terkait polemik ijazah Gibran. PDIP membuka ruang dialog membahas itu.
"Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).
Dia mengatakan polemik itu tak hanya pelanggaran etik. Melainkan suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan.
"Di luar itu kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu," ungkapnya.
Menurut Hasto, polemik ijazah Gibran menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan menerima masukan dari para guru besar yang menilai kasus ijazah Gibran telah melanggar etika serius.
"PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkapnya.
Hasto menilai pelanggaran etika dapat berdampak hilangnya legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat. Sebab, etika seharusnya menjadi landasan bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan maupun mengambil sikap.
"Sehingga ke depan kita bisa mengharapkan bahwa ketika etika dilanggar, maka delegitimasi dari pemimpin itu sudah tidak lagi dimiliki di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, sikap dari seorang pemimpin," tutupnya.
Lihat juga Video: PKS Ajak Fraksi Lain Bahas Ijazah Gibran, PDIP Siap Berdialog
