.webp)
Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), Ratu Ngadu Bonu Wulla membantah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya. Namun, warga harus mengantre berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM. Sementara itu, harga Pertalite eceran mencekik hingga Rp 60 ribu-80 ribu per liter.
Ratu Wulla mengatakan kuota BBM di SBD masih mencukupi. Menurutnya, kondisi yang terkesan seperti kelangkaan itu terjadi akibat maraknya pedagang bensin eceran yang menjual BBM subsidi.
"Saya pikir itu bukan kelangkaan sebenarnya ya, karena kuota BBM masih cukup hanya memang karena maraknya pedagang bensin eceran," ujar Ratu Wulla saat dihubungi detikBali, Senin (26/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan warga kerap menyetok BBM dalam jumlah banyak setiap kali pasokan tiba di SPBU. Akibatnya, stok BBM cepat habis dan masyarakat yang membutuhkan kesulitan mendapatkannya.
"Mereka menyetok dalam jumlah banyak sehingga hal itu terjadi," kata Ratu Wulla.
Ratu Wulla mengatakan pemerintah daerah sedang berkoordinasi untuk menertibkan penjual BBM eceran. Pihaknya juga membuat kebijakan pembatasan pembelian BBM, yakni sepeda motor hanya diperbolehkan mengisi BBM senilai Rp 50 ribu per hari, sedangkan mobil Rp 200 ribu.
"Itu kami sudah lakukan koodinasi dengan Kapolres SBD untuk penertiban secara masif," tegas Ratu Wulla.
Politikus NasDem itu mengatakan rapat bersama Forkompimda akan digelar pada Selasa (27/10) untuk membahas upaya penertiban penjual BBM eceran. Ratu Wulla juga berencana turun langsung ke setiap SPBU untuk mengimbau warga agar tidak menyetok BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran.
"Karena yang dirugikan bukan cuma mereka, tetapi semua masyarakat. Sehingga kami harus membangun keseimbangan dalam distribusi BBM," bebernya.
Menurutnya, kondisi tersebut menghambat masyarakat yang hendak bepergian ke kantor maupun tempat kerja. Guru yang mengajar dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat pun mengalami hal serupa.
"Jadi memang saya sudah memerintahkan Kabag Ekonomi untuk melakukan penertiban. Nanti besok kami bersama kepolisian langsung turun ke lokasi," terang Ratu Wulla.
Ia menegaskan masyarakat tidak boleh menyetok BBM subsidi sesuka hati. Sebab, penjualan BBM subsidi secara eceran tanpa izin resmi dilarang.
"Saat saya tertibkan harus ikut, tidak ada yang melawan. Harus turuti imbauan pemerintah. Jadi tidak ada yang alasan bilang jual BBM eceran sebagai mata pencaharian, itu tidak bisa. Jangan ada alasan karena banyak pelayanan publik yang terganggu," tegas Ratu Wulla.
"Kemudian nenek moyang kita juga hidup bukan karena jual BBM, tetapi ada yang petani, nelayan dan peternak. Masyarakat harus diatur agar distribusi BBM tepat sasaran. Kalau model begitu, mereka semakin berbuat. Bahkan mereka bisa jual sampai Rp 90 ribu," sambung Ratu Wulla.
Ratu Wulla mengaku kondisi tersebut mulai dirasakan sejak beberapa pekan lalu, ketika kapal pengangkut BBM terlambat masuk akibat cuaca buruk. Berkurangnya pasokan itu kemudian diikuti penjualan BBM eceran dengan harga tinggi.
"Besok saya turun langsung sidak ke lapangan. Pemerintah harus mengatur, ada yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Yang menjadi hak mereka, kami berikan, tetapi mereka juga harus bisa melakukan kewajibannya dan taat pada aturan. Jangan mereka buat aturan sendiri," pungkas Ratu Wulla.
